Gelombang PHK Meluas ke Cirebon, 1.126 Buruh Kehilangan Pekerjaan

Menurut perwakilan serikat pekerja, pemecatan ini dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar yang jelas. PT Yihong Novatex Indonesia beralasan PHK terpaksa dilakukan karena kurangnya pesanan produksi.

Namun, para buruh menilai alasan tersebut tidak masuk akal. Mereka mengklaim perusahaan masih beroperasi seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda penurunan produksi yang signifikan.

"Kami telah bekerja dengan maksimal, dan tiba-tiba kami diberhentikan begitu saja. Ini tidak adil," ujar seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya.

Ketua serikat pekerja PT Yihong Novatex Indonesia, Suryana, mengungkapkan PHK ini diduga berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait pengangkatan pekerja paruh waktu menjadi karyawan tetap.

Menurutnya, perusahaan enggan memberikan hak-hak penuh kepada pekerja dan justru memilih melakukan PHK besar-besaran sebagai langkah menghindari aturan tersebut.

"PHK ini terjadi setelah ada nota pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan. Bukannya menyelesaikan masalah, mereka malah melakukan langkah ekstrem dengan memberhentikan lebih dari seribu karyawan," ujar Suryana.

Tak hanya itu, serikat pekerja juga mempertanyakan keputusan perusahaan yang turut memecat pekerja dari divisi HRD, padahal mereka memiliki peran penting dalam administrasi perusahaan.

"Biasanya, gaji karyawan dibayarkan setiap tanggal 14. Namun, sekarang kami bahkan tidak tahu apakah akan menerima upah terakhir atau tidak," tambahnya.

Ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan turun ke jalan untuk menuntut hak mereka. Dengan membawa spanduk dan poster, mereka mendesak pemerintah daerah turun tangan untuk memediasi konflik ini.

Aksi ini sempat diwarnai ketegangan saat aparat keamanan berusaha mencegah buruh memasuki area kantor bupati. Terjadi aksi dorong-mendorong antara buruh dan petugas sebelum akhirnya beberapa perwakilan pekerja diizinkan masuk untuk berdialog dengan pihak pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengonfirmasi pemerintah akan segera berkomunikasi dengan manajemen PT Yihong Novatex Indonesia guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

"Pemerintah tidak tinggal diam. Kami akan memediasi agar ada jalan keluar yang adil bagi pekerja dan perusahaan," ujar Hilmi.

Namun, para buruh berharap lebih dari sekadar dialog. Mereka menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak berulang di masa depan.

Selain meminta PHK dibatalkan, para buruh juga mendesak adanya pengawasan ketat terhadap industri tekstil, terutama dalam menghadapi maraknya impor ilegal yang dianggap merugikan pabrik-pabrik lokal.

PHK massal ini tidak hanya mempengaruhi para pekerja, tetapi juga menimbulkan efek domino bagi perekonomian lokal. Banyak dari mereka adalah tulang punggung keluarga yang harus menanggung beban keuangan, terutama menjelang Idul Fitri.

"Saya masih punya anak yang sekolah. Kalau di-PHK sekarang, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan mereka?" keluh seorang pekerja yang telah bekerja di PT Yihong Novatex Indonesia selama lebih dari tiga tahun.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja dalam skala besar juga berdampak pada sektor lain, termasuk pedagang kecil di sekitar pabrik yang menggantungkan penghasilan mereka dari para pekerja.

Para pekerja yang terdampak berjanji akan terus memperjuangkan hak mereka hingga ada kejelasan dari pihak perusahaan dan pemerintah.

Mereka berharap ada solusi yang adil, baik itu dengan dipekerjakan kembali maupun mendapatkan kompensasi yang layak.

Serikat pekerja juga meminta adanya kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh, terutama dalam menghadapi tren PHK massal yang kerap terjadi di sektor industri.

"Kami tidak menolak kebijakan pemerintah, tetapi kami ingin perusahaan juga menaati aturan. Jangan sampai buruh yang jadi korban kebijakan yang seharusnya melindungi mereka," tegas Suryana.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi mediator, tetapi juga memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja. Jika dibiarkan, kejadian seperti ini bisa menjadi preseden buruk bagi industri lainnya.