Gelar Aksi Damai di PN Bandung, Massa Peduli Keadilan Kawal Gugatan Diduga Penuh Intrik

Peserta aksi juga menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak Pengadilan dan meminta agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Dena menyebut jika perkara ini sangat menarik perhatian dan signifikan terhadap kehidupan dunia peradilan yang putusannya memiliki dampak prinsip-prinsip hukum. 

"Kami meminta Majelis Hakim yang menyidangkannya untuk mempertimbangkan beberapa hal, seperti putusan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Kami mohon Majelis Hakim untuk memastikan bahwa putusan ini mencerminkan kebenaran dan keadilan, dan mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap penegakan hukum serta kepentingan masyarakat," katanya.

Massa aksi lain, Agus Satria menyoroti kinerja PN sebagai rumah bagi penegak hukum untuk mencari kebenaran. Namun, kata Agus masih banyak keadilan hukum di tanah air ini yang tajam ke atas tumpul ke bawah, dan masyarakat menjadi korbannya. 

"Contoh dalam kasus gugatan perdata no 97/Pdt.c G//2024/Pn.Bdg dengan penggugat Handrewe Sastra Husnandar terhadap Norman Miguna. Anehnya, Majelis

Hakim telah menetapkan Sita Jaminan atas dua objek tanah dan bangunan atas nama tergugat yang sebenarnya tidak masuk dalam sengketa. Dan yang paling aneh, dari tiga perkara gugatan antara penggugat dan tergugat ini hakimnya tetap itu-itu saja," ujarnya.

Perkara ini, lanjut Agus, ibarat korban yang kehilangan sepeda motor dan pelakunya ditangkap polisi. Lalu, karena sudah dipenjara, pelaku menggugat korban (si pemilik motor) dan meminta ganti rugi.

"Inikan gugatan aneh pertama di Indonesia. Bisa dibayangkan jika dikabulkan akan banyak para pelaku kejahatan menggugat korban karena sudah dirugikan. Jadi, kami tegaskan untuk ingatkan majelis hakim agar netral dan independen dalam mengambil keputusan, karena kami yakin walau langit runtuh, maka keadilan harus tetap ditegakkan. Kami juga menuntut sita jamin perkara gugatan perdata no. 97/Pdt.G/2024/Pn.Bdg. untuk dibatalkan, meminta ketua PN meninjau ulang perkara ini, dan meminta ketua PN mengganti hakim dalam perkara ini, serta kami akan melaporkan hakim ke KY," katanya.