Geger Film Dirty Vote, Cerita Penunjukan Bey Jadi Pj Gubernur Jabar

Bey Machmudin dilantik menjadi Pj Gubernur usai masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum habis pada 5 September 2023. Bey dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74/P tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur.

Dalam Keppres tersebut dijelaskan bahwa penjabat akan bertugas sebagai Gubernur paling lama satu tahun terhitung sejak pelantikan pada 5 September 2023.

Sebelum dilantik menjadi orang nomor satu di Jawa Barat, pemilihan Pj Gubernur dilakukan ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui pembahasan dari fraksi-fraksi. Masing-masing fraksi-fraksi mengusulkan nama yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lalu kemudian direkomendasikan dan di pilih oleh Presiden Jokowi.

Saat itu pembahasan dilakukan di awal Agustus 2023. Banyak rumor yang muncul mengenai sosok pengganti Ridwan Kamil ini, mulai dari kalangan jenderal di kepolisian, seperti mantan Kapolda Jabar, Komjen Pol. (Purn) Rudy Sufahriadi alias Rudi Gajah, hingga beberapa nama lainnya.

Nama Bey Machmudin belum santer dibahas.

Setelah proses pembahasan dari fraksi-fraksi, DPRD Jawa Barat secara resmi menetapkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Ridwan Kamil. Saat itu keputusan tiga nama ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat.

"Dari hasil usulan itu tadi, dengan berbagai pertimbangan terpilih tiga nama, pertama Prof. Asep N. Mulyana, Prof. Keri Lestari, dan Bey Triadi Machmudin. DPRD akan melayangkan surat untuk tiga nama ini," ujar Achmad usai rapat pimpinan di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (2/8/2023) sore.

Adapun Prof. Asep N. Mulyana merupakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebelumnya, dia merupakan mantan Kejati Jabar.

Sedangkan Prof. Keri Lestari adalah Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad.

Ketiganya diketahui muncul berdasarkan usulan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat. IDN Times pernah meminta kejelasan pada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengenai siapa saja partai politik yang mengusulkan tiga nama itu, apakah satu di antaranya merupakan titipan.

Saat itu, Ineu hanya menjawab, semua nama diputuskan sudah sesuai kriteria.

"Kami tentutkan berdasarkan mekanisme yang harus dilalui, sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang merekomendasikan tiga nama dari DPRD," ujar Ineu saat dikonfirmasi, Kamis (3/8/2023).

Saat disinggung soal Prof. Keri Lestari yang diusulkan oleh fraksi Partai Demokrat, Ineu mengatakan, semua itu telah ditetapkan dalam rapat pimpinan. Artinya, tiga nama ini diusulkan dari DPRD Jabar, tidak hanya dari fraksi yang ada.

"Pj Gubernur adalah usulan dari DPRD dengan maksimal tiga nama, kemudian dari Kemendagri tiga nama. Walaupun nanti keluar nama-nama cukup banyak, tapi yang disampaikan kepada presiden itu tiga nama," ungkapnya.

Ineu menambahkan, DPRD Jabar dalam hal ini hanya memenuhi surat edaran dari Kemendagri untuk mengusulkan tiga nama. Mengenai siapa yang akan dipilih, kata dia, semua keputusan akhir ada di tangan Presiden Jokowi.

"Apakah yang diusulkan ini sudah pasti direkomendasikan, kami juga tidak tahu, karena nanti keputusan akhir dan pengangkatannya oleh presiden," katanya.

Sementara itu berdasarkan kacamata Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Profesor Muradi, dari tiga nama ini nantinya akan ada satu nama yang usulannya sama dengan Kemendagri.

"Mungkin hanya salah satu (yang sama), kalau gak Pak Asep ya Pak Bey, salah satu dari itu. Kan Kemendagri juga akan menampung aspirasi, dari situ tim penilai akhir itu ya dilihat bagaimana. Jadi dari tiga ini akan ada satu nama yang mirip di Kemendagri," ujar Muradi saat dikonfirmasi, Kamis (3/8/2023).

Muradi menjelaskan, dari dua nama itu jika dikerucutkan lagi pada satu nama yang berpotensi dipilih yaitu Asep Nana Mulyana. Mengingat, Bey Triadi Machmudin kini mengemban jabatan di Sekretariat Presiden.

"Kenapa gak Pak Bey, karena dia orang yang sama dengan Pj Gubernur DKI Heru Budi (dari Sekretariat Presiden), gak mungkin dua-duanya diambil, nanti kosong di Istana. Jadi mungkin Pak Asep, dia APH pernah di Jabar, punya akses nasional, dia jauh lebih punya power," katanya, sebelum Jokowi memberi keputusan.

Seiring berjalannya waktu, Presiden Jokowi akhirnya melantik orang terdekatnya itu sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Bey resmi dilantik pada 5 September 2023 bersama dengan beberapa Pj Gubernur lainnya di Kantor Kemendagri.

Setelah pelantikan itu, ada kegiatan serah terima jabatan yang megah antara Bey Machmudin dan Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Sate.

Usai pelantikan, Bey langsung menyatakan akan memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung aman, damai, dan lancar. Kemudian memastikan aparatur sipil negara (ASN), TNI, serta Polri untuk netral. 

"Yang pertama harus memastikan bahwa pemilu aman, damai, dan lancar baik legislatif maupun Pilpres dan Pilkada Serentak. Saya harus menjamin ASN, Kepolisian, TNI netral," kata Bey usai dilantik.

Meski orang istana, Bey sendiri beberapa kali menegaskan dirinya netral dalam Pemilu 2024. Pernyataan itu sama halnya untuk menjawab tudingan dari film Dirty Vote.

"Kami selaku ASN TNI Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari (penunjukan) Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," kata dia ketika ditemui di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (12/2/2024).

Bey kemudian meminta pihak yang menudingnya itu untuk membuktikan kebenaran bahwa ia berpihak dan memberi campur tangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pemilu 2024.

"Silakan lihat teman-teman kapan saya berpihak? Saya netral dari awal. Saya netral dari awal, silakan tunjukkan kalau saya tidak netral," kata dia.