Kena Potongan Rp48 Juta, Gaji Bersih DPRD Bandung Bisa Capai Rp43 Juta

Edwin mengatakan, penetapan gaji dan tunjangan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 terkait hak keuangan dan administratif yang dijabarkan dalam perda nomor 6 tahun 2017 dan teknisnya Perwal nomor 22 tahun 2024.

"Sehingga apa yang kami terima itu memang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Yang pertama tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan yang kedua memenuhi asas kepatutan dan kewajaran," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bandung, Rabu (10/9/2025).

Terkait total besaran tunjangan dan gaji yang diterima hingga tembus hingga Rp 91 juta, mereka memastikan bahwa jumlah tersebut merupakan penghasilan kotor karena ada potongan pajak yang cukup besar.

"Ini perlu saya sampaikan bahwa itu kotor. Jadi kami ini sekarang kan kena pajak PPh pasal 21, itu kurang lebih sekitar Rp20 jutaan. Bahkan mungkin nanti kononnya akan ada pajak progresif lagi di akhir tahun yang otomatis itu akan mengurangi pendapatan total dari anggota DPRD itu sendiri," kata Edwin.

Di sisi lain, setiap anggota legislatif juga harus mengeluarkan dana untuk iuran partai atau iuran fraksi, sehingga take home pay yang diterima sebagai Ketua DPRD Kota Bandung sekitar Rp40 jutaan per bulan.

"Dan perlu saya jelaskan kembali supaya teman-teman memahami dan mudah-mudahan juga masyarakat bisa memahami. Kebanyakan dari apa yang kami dapatkan ini, take home pay yang Rp40 jutaan ini, itu kembali juga kepada warga," ucapnya.

Take home pay tersebut sebagian dikembalikan kepada warga, kata Edwin, karena setiap bulan dan setiap hari pihaknya menerima banyak permohonan bantuan dari masyarakat. Permintaan itu baginya masuk dalam kategori aspirasi rakyat.

"Aspirasi yang disampaikan kepada kami, harus kami penuhi dan sebetulnya itu tidak ada anggarannya selain dari kantong pribadi anggota DPRD itu sendiri. Lalu di luar itu juga ada tunjangan reses, ya," ujar Edwin.

Menurutnya, terkait tunjangan reses sebanyak tiga kali dalam satu tahun mereka mendapatkan Rp 12 juta. Namun, pada akhirnya uang tersebut kembali lagi kepada masyarakat karena dalam kegiatan reses itu sebetulnya tidak ada item untuk uang transportasi masyarakat.

"Kami menyiapkan uang transportasi karena kalau nggak ada uang transportasi juga biasanya sulit ya untuk mengundang masyarakat itu hadir dan kita bisa maklumin itu. Kemarin kami baru reses, di satu tempat yang hadir berdasarkan absensi 178 orang, kalikan Rp50 ribu per orang berapa yang harus kami keluarkan?" katanya.

Dia mengatakan, anggota DPRD dalam reses bisa mengeluarkan uang untuk transportasi sekitar Rp40 jutaan, sedangkan tunjangan resesnya hanya Rp12 juta. Dengan begitu, tentu saja Edwin harus menambal biaya karena tentu harus memenuhi permintaan dari masyarakat.

"Ada yang minta bantuan seragam, seragam untuk PKK, untuk posyandu. Lalu kemudian mereka juga meminta bantuan misalnya untuk peralatan-peralatan seni, peralatan olahraga. Jadi intinya, apa yang kami dapatkan itu mayoritas sebetulnya kembali kepada warga masyarakat," tuturnya.