Gaduh Dana Bantuan Sekolah Swasta di Jabar Tidak Dialokasikan di 2026

Adapun tudingan pencoretan ini keluar dari mulut Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah melalui akun media sosialnya. Dia menyampaikan, pemerintah provinsi telah mencoret dana bantuan pendidikan bagi sekolah swasta di mana pencoretan dana tersebut disebabkan karena beberapa faktor.

Misalnya faktor berkurangnya APBD Jabar akibat Dana Transfer ke Daerah (DAT) dari pemerintah pusat, hingga tunggakan terhadap proyek pembangunan di tahun 2025.

"Langsung saja saya memberitahukan musibah, memberitahukan sedikit ketidak-nyamanan, terkhusus untuk yang ada di sekolah swasta. Bahwa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta tahun 2026 pada akhirnya dengan berat hati saya sampaikan itu Rp0," ungkap Yusuf.

Hal itu berlaku dengan biaya beasiswa sebagai skema pengganti penyaluran BPMU kepada siswa tidak mampu. Menurutnya anggarannya tidak ada dalam pelaksanaan APBD Jabar di tahun ini.

"Rencananya kemarin BPMU itu akan diubah menjadi beasiswa personal maupun beasiswa operasional sekolah. Namun, pada faktanya, sekali lagi 2026 bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta itu Rp 0, dengan berbagai alasan sebetulnya teman-teman sekalian," katanya.

Yusuf berpendapat, apapun alasannya, seharusnya pemerintah provinsi tidak mengganggu pos anggaran yang tidak berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi, baik itu pengurangan DAT maupun tunggakan pembayaran proyek tahun 2025.

"Sebagaimana saya sudah sebutkan, jika ada tunggakan pemerintah provinsi, maka tolong tunggakan tersebut jangan mengganggu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tunggakan itu," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan bahwa pemerintah tidak lagi memberikan BPMU dalam pelaksanaan APBD 2025. Akan tetapi, sebagai gantinya, Pemprov telah mengalokasikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.

"Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Tapi, itu beasiswa operasional," ujar Untung.

Untung mengakui, dihapusnya BPMU dengan mengalokasikan beasiswa telah berdampak pada jumlah nominl anggaran bantuan pendidikan yang sebelumnya mencapai Rp600 miliar menjadi Rp180 miliar.

"Konsekuensinya tidak hanya perubahan nama dari BPMU menjadi beasiswa siswa tidak mampu, tapi alokasi juga berkurang, karena kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk mengalokasikan dalam bentuk BPMU seperti dulu," katanya.