Farhan Mulai Otak-atik Kepala Dinas: Pj Sekda Bakal Diganti
Bandung, IDN Times - Kursi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepala dinas di Kota Bandung masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) dan Penjabat (Pj). Sampai saat ini tercatat ada enam yang belum ditempati oleh penjabat definitif. Hal ini juga dibenarkan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Ia mengatakan, kekosongan ini akan segera diisi selama beberapa waktu ke depan. Adapun tidak adanya pejabat definitif ini sendiri sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Pj Wali Kota Bandung.
"Ada enam yang kosong, itu didahulukan. Dari Kadis sampai Sekda. Kan Sekda Pj," ujar Farhan di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (6/3/2025).
1. Tidak perlu open bidding dari luar
Adapun enam jabatan yang masih kosong itu yakni Sekda; Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan; Kepala Dinas Perhubungan; Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro; Kepala Dinas Perdagangan dan Industri; serta Kepala Dinas Pendidikan.
Pemilihan kepala OPD definitif ini memerlukan waktu, mengingat Farhan menjabat secara penuh setelah pulang dari masa orientasi kepemimpinan di Akmil, Magelang, beberapa hari kemarin. Ia memastikan akan mengisi kekosongan tersebut.
"Akan mulai diisi, tidak perlu bidding (Open bidding) lagi dari luar," ucapnya.
2. Farhan harus teliti dalam menunjuk kepala OPD
Sementara Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengatakan, Farhan harus lebih cermat dalam melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemkot Bandung untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Korupsi menurut saya urgent, kemarin kan Kang Farhan ke KPK ya. Nah, teman-teman akademisi mengingatkan harus ada pansel saat seleksi, Sekda kan kosong, terus eselon dua kosong, dan pejabat di beberapa kecamatan juga kosong," ucap Yogi beberapa waktu lalu.
3. Jangan sampai terlibat korupsi
Yogi menambahkan, Farhan juga harus melakukan identifikasi OPD mana yang pejabat tingginya kosong karena saat ini dia sudah memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan tersebut.
Misalnya, uji kajian sementara lebih baik mengundang akademisi, dari BKN atau yang independen untuk memilih calon sekda dan kepala dinas yang tepat.
"Kemarin kami kan baru dilanda korupsi, ada beberapa pejabat yang dipanggil jadi saksi, itu harus hati hati. Makanya harus bentuk pansel, untuk assesment oleh tim independen, itu sangat penting karena kalau kita lihat Kota Bandung ini lama kosong autopilot," katanya.