Farhan Masih Bingung dengan Program Urun Dana dari Pemprov Jabar

Menurut Farhan, dia akan mempelajari SE tersebut jika memang sudah ada di meja kerja. Jangan sampai program yang dijalankan justru tidak sesuai dengan aturan atau memberatkan masyarakat

"Saya nunggu surat edaran dari beliau dulu secara tertulis," paparnya.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Kristian meminta pemerintah harus bisa memastikan dana tidak menguap maka harus dipersiapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan partisipatif.

"Hal ini diharapkan dapat menutup celah terjadinya korupsi. Hanya saja tata kelola pengawasannya harus dipersiapkan dengan benar-benar matang dan terencana sehingga mempermudah proses implementasinya di lapangan," kata dia kepada IDN Times, Minggu (5/10/2025).

Menurutnya, kebijakan ini lebih memperlihatkan bahwa inovasi program yang berbasis pada pengelolaan sumberdaya yang sudah tersedia belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

"Semestinya Gubernur Jabar dengan cerdas dan kreatif mencari program inovatif yang baru dan/atau mengoptimalkan program yang sudah ada agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan sumberdaya anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD Prov Jabar," kata dia.

Hal ini memang menuntut kompetensi Gubernur sekelas aristokrat yang memang mampu melakukan terobosan-terobosan baru yang efektif dalam pengelolaan program/kebijakan pengentasan kemiskinan. Tentunya tidak mudah karena kompetensi dibentuk dari praktik nyata yang berdampak positif bagi masyarakat bukan pemolesan citra dalam media sosial yang kemudian digelembungkan oleh buzzer.

Di sisi lain, Kristian menilai dampak positif dari program urun dana adalah menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial agar sesama masyarakat dapat berempati dan bertindak nyata untuk membantu kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung secara ekonomi.

"Dampak buruknya adalah kita belum tahu pasti pengelolaan keuangannya akan seperti apa? Karena belum ada penjelasan formal mengenai mekanisme pengumpulan dana, pengawasan penggunaan dana, hingga pengemasan program/kebijakan untuk penggunaan dana tersebut," kata dia.

Termasuk juga jaminan bahwa program atau kebijakan yang diterapkan lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat miskin yang hasilnya berkesinambungan bagi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin bukan sebaliknya berupa bantuan keuangan jangka pendek yang menyebabkan ketergantungan pada pemerintah.

"Jadi yang dibutuhkan adalah transparansi dan akuntabilitas tentang tata kelola kebijakan berdasarkan edaran Gubernur tersebut," pungkasnya.