Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi menggunakan aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. (IDN Times/Dhana Kencana)
ilustrasi menggunakan aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. (IDN Times/Dhana Kencana)

Intinya sih...

  • Kenaikan penerima manfaat buat antrean di rumah sakitWali Kota mengakui meningkatnya pemanfaatan BPJS menyebabkan antrean di rumah sakit semakin panjang. Pemerintah telah menyiapkan terobosan untuk integrasi sistem.

  • Hanya 79 peserta JKN yang aktifHingga pertengahan Juni 2025, hanya sekitar 79 persen dari peserta yang status kartunya aktif. Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pemenuhan 100 persen kepesertaan aktif hingga akhir 2025.

  • TBC dan Stunting jadi isu krusialSelain soal BPJS Kesehatan, Wali Kota menegaskan dua isu utama kesehatan masyarakat saat ini adalah tuberkulosis (

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut bahwa pembiayaan layanan kesehatan semakin kompleks dan mahal, sehingga peran BPJS sangat penting bagi masyarakat. Dengan keikutsertaan dalam BPJS mereka bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan.

“Tingkat kepatuhan terhadap BPJS adalah kunci. Kalau rajin bayar dan tidak telat, masyarakat akan mendapatkan manfaat besar, dan Kota Bandung dapat menjaga capaian UHC,” ujar Farhan.

Hal itu ia ungkapkan usai memimpin Apel Pagi Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tingkat Kota di Balai Kota Bandung, Senin, 24 November 2025. Ia memastikan akan terus turun ke kelurahan dan RW untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kepatuhan BPJS.

1. Kenaikan penerima manfaat buat antrean di rumah sakit

Indonesia telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Pencapaian ini menandai bahwa hampir seluruh penduduk telah memperoleh akses layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (dok. BPJS Kesehatan)

Wali Kota mengakui meningkatnya pemanfaatan BPJS menyebabkan antrean di rumah sakit semakin panjang. Namun, pemerintah telah menyiapkan terobosan.

“Semua akan terintegrasi. Sistem akan menilai keluhan, menentukan fasilitas tujuan, dan mengarahkan ke rumah sakit dengan antrian lebih pendek,” jelas Farhan.

2. Hanya 79 peserta JKN yang aktif

Murni Nurani Atmawati mengakses layanan BPJS Kesehatan melalui aplikasi JKN Mobile. (IDN Times/ Dhana Kencana)

Kota Bandung hampir mencapai cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 100 persen, namun hingga pertengahan Juni 2025, hanya sekitar 79 persen dari peserta yang status kartunya aktif. Artinya, ada sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat dengan kartu JKN-nya.

Penyebab tidak aktifnya kartu JKN bisa bermacam-macam. Mulai dari keterlambatan membayar iuran, perubahan status kepesertaan dari bantuan pemerintah (PBI) yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, hingga perpindahan segmen peserta.

Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pemenuhan 100 persen kepesertaan aktif hingga akhir 2025 dengan menyiapkan berbagai skema sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga.

3. TBC dan Stunting jadi isu krusial

Sejumlah dokter spesialis keliling melayani pengobatan gratis dan deteksi TBC di CFD Jalan Menteri Supeno Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Selain soal BPJS Kesehatan, Wali Kota menegaskan dua isu utama kesehatan masyarakat saat ini adalah tuberkulosis (TBC) dan stunting.

“TBC dan risiko stunting masih kita tekan luar biasa,” katanya.

Program Cek Kesehatan Gratis dari pemerintah pusat menurutnya sangat strategis untuk deteksi dini dan skrining massal.

Farhan juga menyinggung rendahnya minat sebagian masyarakat terhadap penggunaan septic tank komunal, padahal infrastruktur sanitasi dasar harus segera ditata ulang. Penataan sanitasi dasar ditargetkan berjalan signifikan dalam satu tahun ke depan.

“Kuncinya edukasi. Kita juga memperbaiki saluran air kotor melalui BUDP dan perbaikan drainase warisan Belanda bersama PDAM,” terangnya.

Editorial Team