Farhan Dorong Kota Bandung Jadi Laboratorium Karbon Digital
- RTH di Bandung makin menyempit
- Bandung menghadapi tantangan serius dalam ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) karena keterbatasan lahan, urbanisasi yang padat, dan tingginya tekanan pemanfaatan ruang.
- Komitmen awal akan diterjemahkan ke dalam MoU, program, aksi strategis, dan kegiatan terukur untuk memanfaatkan ekonomi karbon agar ruang hijau bisa dibangun dan dirawat menggunakan pendapatan dari karbon kredit.
- Ada enam fokus utama dalam kerja sama ini
- Pemerintah Kota Bandung dan Indonesia Carbon Trade Association menetapkan enam fokus kerja termasuk penyusunan
Bandung, IDN Times - Kota Bandung melangkah lebih jauh dalam agenda transisi energi dan pengembangan ekosistem ekonomi hijau. Salah satunya langkah yang dilakukan ialah dengan meneken Komitmen Bersama dengan Indonesia Carbon Trade Association oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Carbon Digital Conference (CDC) 2025 di Aula Barat ITB, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025)
Penandatanganan ini dilakukan sebagai landasan pengembangan inovasi karbon digital dan pasar karbon di tingkat kota. Farhan menilai, momentum ini merupakan peluang strategis bagi Bandung untuk menjadi kota laboratorium (living lab) karbon digital pertama di Indonesia.
Menurutnya, Bandung tidak hanya hadir sebagai peserta dalam ekosistem pasar karbon nasional, tetapi juga berupaya menjadi pusat inovasi.
“Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Bandung untuk membuka diri sebagai living lab bagi para pelaku industri karbon digital. Bandung dapat dimanfaatkan sebagai ruang prototyping teknologi. Jika prototipe berhasil, kami tinggal memperbesar kapasitasnya agar Bandung dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” kata Farhan.
1. RTH di Bandung makin menyempit
Dia menegaskan, perjanjian hari ini masih berada pada tahap komitmen awal yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam memorandum of understanding (MoU), dirumuskan menjadi program, dan akhirnya diturunkan menjadi aksi strategis serta kegiatan terukur. Farhan menjelaskan alasan strategis di balik langkah ini, di mana Bandung menghadapi tantangan serius dalam ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).
Menurutnya, mengejar target 30 persen RTH sebagaimana amanat undang-undang bukan hal yang mudah karena keterbatasan lahan, urbanisasi yang padat, dan tingginya tekanan pemanfaatan ruang.
“Untuk mendapatkan RTH di Bandung itu tidak sederhana. Maka kami bekerja keras memanfaatkan inovasi pendanaan seperti ekonomi karbon agar ruang hijau bisa dibangun dan dirawat menggunakan pendapatan dari karbon kredit,” ujarnya.
2. Ada enam fokus utama dalam kerja sama ini
Selain itu, Farhan menyoroti adanya potensi pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas sekitar 600–700 hektare di Kota Bandung sebagai penopang natural capital atau modal lingkungan yang dapat ikut serta dalam skema ekonomi karbon ke depannya. Adapun dokumen kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dan Indonesia Carbon Trade Association menetapkan enam fokus kerja, antara lain:
1. Penyusunan regulasi pendukung tata kelola karbon yang berkelanjutan.
2. Penguatan kelembagaan, kapasitas SDM, serta koordinasi dengan lembaga nasional maupun internasional.
3. Penelitian dan kajian monetisasi lingkungan melalui pasar karbon, ekowisata, ekonomi sirkular, dan skema pembayaran jasa lingkungan.
4. Edukasi publik dan literasi iklim bagi masyarakat serta perangkat pemerintah.
5. Inventarisasi sumber daya lingkungan dan potensi kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.
6. Penerapan prinsip good governance dalam seluruh implementasi kerja sama.
3. Jadi langkah penting bagi Bandung
CDC 2025 menandai perubahan penting dalam arah pembangunan Kota Bandung. Dari pendekatan konservatif lingkungan menjadi model ekonomi hijau berbasis teknologi digital, insentif karbon, dan kolaborasi global.
“Hanya dengan bekerja bersama, berbagi pengetahuan, dan membuka ruang inovasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan bagi Bandung dan dunia,” tutur Farhan.
Konferensi yang berlangsung di Aula Barat ITB ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan internasional—mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, pelaku industri, startup teknologi digital karbon, hingga asosiasi bisnis lintas negara.
