Evaluasi Makan Bergizi Gratis di Jabar, BUMDes Harus Banyak Dilibatkan

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengatakan, berdasarkan evaluasi dari program MBG di beberapa kabupaten dan kota, yang paling jadi perhatian utama yaitu keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya hal itu perlu dimaksimalkan agar ekonomi daerah bergerak.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ini akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar. Jadi oleh BUMDes, oleh desa. Ekonomi bergerak," ujar Bey, Sabtu (4/1/2025).

Disinggung soal nantinya mekanisme teknis penyaluran dan lainnya seperti apa, Bey memastikan belum mengetahui secara pasti, karena hal itu merupakan ranah dari Badan Gizi Nasional.

"(Mekanisme pengelola kateringnya) Itu Badan Gizi Nasional. Kami akan terus berkoordinasi. Kami mendukung pelaksanaannya seperti apa," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar, Indriantari mengatakan, implementasi program ini akan memanfaatkan pangan di kabupaten kota masing-masing. Ia meminta pemerintah daerah kini harus mulai bersiap.

"Kami berharap semua temen-temen di Kabupaten/kota untuk bisa menyajikan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman kepada anak-anak sekolah yang akan mendapatkan makan bergizi secara gratis nanti," ujar Indriantari.

Dalam program ini, Pemprov Jabar kemungkinan akan turut membantu soal pemberian susu kepada para siswa dan kelompok yang akan mendapatkan Makan Siang Gratis. Ian memastikan, nantinya produksi susu juga akan lebih dimaksimalkan.

"Jadi itu kesiapan kami, untuk penyediaan pangan lokal. Nah untuk protein hewaninya terutama susu itu kita akan berupaya menambah produksi dan produktifitasnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Indriantari belum mengetahui lebih lanjut apakah nantinya akan ada ketentuan khusus para penyedia program ini. Menurutnya, berbagai ketentuan teknis masih menunggu dari pemerintah pusat, sehingga belum mengetahui nantinya akan seperti apa.

"Kami masih menunggu secara resmi bagaimana nanti teknisnya, karena kami sekarang ada Menko Pangan dan Badan Gizi Nasional," katanya.

Indriantari menambahkan, berdasarkan informasi yang didapatkannya memang belum ada syarat untuk para penyedia. Namun, untuk memanfaatkan bahan pangan lokal sudah pasti akan diterapkan seperti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nah untuk instruksi khusus nanti siapa penyedia dan lain sebagainya, itu tidak ada. Tetapi tadi semua arahan dari presiden sudah sangat jelas bahwa untuk memanfaatkan pangan lokal setempat. Jadi kami tinggal nunggu instruksi selanjutnya dan anggarannya," kata dia.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Barat Hermann Suryatman mengatakan, pembahasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis tengah dilakukan. Adapun alokasi anggarannya akan menggunakan APBD sesuai dengan arahan dari Kemendagri yang meminta hingga Rp1 triliun.

"Ada sedikit update terkait dengan antisipasi MBG dimana sesuai arahan dari Kemendagri Jabar harus mengantisipasi kurang lebih Rp1 triliun, nah sementara kami sudah menyiapkan di Rp793 M, dan ini akan dibahas dengan banggar (DPRD Jawa Barat)," ujar Herman.

Dengan arahan Kemendagri ini, Herman memastikan, nantinya penambahan anggaran akan disesuaikan dengan beberapa dari pemasukan Pemprov Jawa Barat, dan lainnya. Seperti dari dividen BUMD Provinsi Jawa Barat.

"Insya Allah bisa kita penuhi, dan untuk pendapatan berarti naik Rp1 triliun. Anggaran Itu dari dana bagi hasil, kita dapat sekitar Rp750 miliar dan ditambah daru dana dividen," tuturnya.

Herman mengungkapkan, Pemprov Jawa Barat akan terus berupaya memenuhi arahan dari Kementerian Dalam Negeri dengan menyiapkan dana Rp1 triliun untuk implementasi program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kekurangannya di Rp207 M. Ini akan kami genjot yang pasti di sektor pajak pokok dan dana bagi hasil lagi. Untuk MBG akan kita siapkan di Rp1 triliun. Nah ini Akan kita bahas lagi dengan dewan," tuturnya.

Sementara, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan, dirinya masih belum mengetahui secara pasti anggaran yang akan ditetapkan nantinya untuk program pemerintah pusat ini.

"Kami belum tahu, tetapi secara gambaran untuk anggaran ini sudah keluar angka Rp1 triliun," kata Buky.