Era Digital, Aksi Mahasiswa Tetap Berdampak Tanpa Harus Turun ke Jalan

Sementara di zaman sekarang, aksi turun ke jalan belum tentu memberikan dampak seperti dulu. Pasalnya, seringkali isu yang diangkat belum begitu kuat dan disuarakan dalam jangka panjang.

Alhasil dampak dari aksi mahasiswa tersebut tak bisa langsung membuat pemerintah membuat kebijakan tertentu sesuai keinginan para demonstran.
Berbeda dengan dulu yang harus mengumpulkan massa lebih banyak dan turun ke jalan untuk memberikan tekanan pada pemerintah, sekarang mahasiswa bisa lebih masif dengan memakai media sosial untuk menjangkau massa yang lebih banyak di berbagai sudut.

Maka, harus ada cara lain yang digunakan agar keinginan memperbaiki satu hal bisa segera dilaksanakan.

"Teman-teman mahasiswa sekarang dari berbagai gerakan bisa memanfaatkan keberadaan media sosial. Ini yang paling nyata perbedaan antara dulu dan sekarang," ujar Firman.

Menurutnya, mahasiswa di era modern dengan perkembangan internet bisa bekerja secara sendiri-sendiri meski sedang berada di kamar untuk menyuarakan keadilan. Contoh nyata ini kemarin terjadi di Lampung ketika seorang anak muda memperlihatkan kerusakan infrastruktur di sebuah daerah.

Gambar pada video yang diunggahnya dalam media sosial kemudian viral dan mengundang Presiden Joko "Jokowi" Widodo turun langsung mengecek kondisinya. Hal seperti ini bisa juga ditiru pada mahasiswa yang ada di berbagai daerah.

Meski tanpa turun ke lapangan dan berdemonstrasi agar pemda melakukan perbaikan infrastruktur, video yang viral dibuatnya kemudian membuat ada langkah dari pemerintah untuk mengikuti harapan anak muda tersebut.

"Jadi sekarang tinggal mencari mana yang efektif. Pola untuk memengaruhi pemerintah dalam kebijakan itu yang akhirnya diharapakn, dan mahasiswa sekarang bisa melakukannya dengan berbagai cara. Termasuk degan memviralkan sebuah hal yang ingin diperbaiki," papar Firman.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung melihat bahwa sekarang tendensi pada mahasiwa yang hendak melakukan aksi lebih tinggi. Bukan hanya oleh pemerintah, kampus pun tak sedikit yang sering melarang mahasiswanya untuk menyuarakan keresahan pada pemerintah.

Bidang Kampanye LBH Bandung, Heri Pramono mencontohkan, saat ramai aksi RKUHP atau penolakan Ombinuslaw, aparat yang diturunkan untuk mengadang aksi mahasiswa makin banyak. Bukan hanya di Jakarta, tapi sampai di daerah-daerah termasuk Bandung.

Kemudian dari pihak kampus, manajemen meminta secara langsung agar mahasiswanya tidak ikut-ikutan aksi di lapangan.

"Tapi bagusnya mahasiswa tetap turun meskipun ada larangan atau tendensi negatif dari kampusnya. Perlahan satu per satu (aksi) dari 2019 ketika isu reformasi dikorupsi sampai sekarang mulai makin terasa," kata dia.

Meski sekarang ruang untuk berekspresi semakin banyak termasuk menggunakan media sosial, tapi mahasiswa masih ada rasa ketakutan dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebab, banyak aturan di undang-undang tersebut yang bisa saja digunakan dalam menjerat seseorang atau kelompok tertentu termasuk mahasiswa yang aktif bersuara keras menentang kebijakan pemerintah.

Di tengah persoalan ini, Heri menilai bahwa mahasiswa sekarang tetap memperlihatkan sisi kritis mereka dengan melakukan aksi ke lapangan.

Mereka pun kerap berkonsolidasi dengan perkumpulan masyarakat sipil termasuk LBH untuk tahu lebih dalam persoalan yang ada di pemerintahan sekarang.

"Tinggal bagaimana BEM (badan eksekutif mahasiswa) yang ada ini meninggalkan corak (almamater kampus) saat melakukan aksi. Jangan ada lagi perpecahan, merasa dirinya lebih eksklusif karena datang dari satu kampus tertentu," ujarnya.