Emisi Meningkat Pasca-Pandemik, Pelestarian Hutan Harus Jadi Prioritas

22 Apr 2021, 01:15 WIB

Ilustrasi Hutan (IDN Times/Sunariyah)

Bandung, IDN Times - Kawasan hutan merupakan area penting yang memiliki banyak manfaat. Tidak hanya bermanfaat secara ekologi, hutan pun memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya.

Itu hanyalah sederet manfaat kehadiran hutan di sekitar kita. Di sisi lain, hutan pun berperan untuk menyangga biodiversitas serta memperbaiki kualitas air dan udara, juga meredam kenaikan gas rumah kaca yang menjadi pemicu perubahan iklim.

Pelestarian hutan menjadi pembahasan yang menarik, terutama jika dikaitkan dengan masa setelah pandemik COVID-19. Momentum tersebut berperan penting, pasalnya di masa pandemik COVID-19 di mana masyarakat lebih sedikit menggunakan kendaraan, kadar emisi di lingkungan kita mengalami penurunan.

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, kadar emisi di udara kita berpotensi kembali meningkat di masa setelah pandemik, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dengan kendaraan.

Maka itu, menurutnya segala pihak pemegang regulasi mesti mengantisipasi potensi tersebut. "Oleh karena itu kita mulai membicarakan skema net zero emision, ini menjadi tantangan. Masalah ini tidak bisa lagi ditangani business as usual," ujar Medrilzam dalam webinar Earth Day Forum 2020, Rabu (21/4/2021).

1. Semangat penurunan kadar emisi tercatat pada RPJMN 2020-2024

Default Image IDN

Menurut Medrilzam, pemerintah telah memiliki fokus terhadap penurunan kadar emisi, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di dalam RPJMN, kata dia, terdapat susunan prioritas nasional terkait perubahan iklim, lingkungan hidup, dan ketahahan nasional.

“Arah pembangunan seperti apa, isu perubahan iklim harus diantisipasi betul, karena dampaknya besar. Pemerintah sudah sangat aware bujetnya sudah ada dan rencana implementasinya,” ujar dia.

Oleh sebab itu, di dalam target pembangunan, ia berharap adanya keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan prioritas pembangunan rendah karbon. Namun di sisi lain Medrilzam pun sadar bahwa pemerintah tak mungkin sendirian dalam melangsungkan rencana tersebut.

“Sebenarnya ada beberapa program stimulus yang sedang disiapkan di bidang energi, perkebunan, dan sebagainya. Selain berupaya menekan emisi tapi juga mendorong masyarakat dan dunia usaha bergerak dengan skema insentif ini, dan menerapkan energi terbarukan sehingga bisa mengisi satu sama lain,” kata Medrilzam.

2. Adanya BPDLH adalah bukti pemerintah sadar akan bahaya emisi

independent.co.uk

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Djoko Hendarto, kembali menegaskan bahwa pemerintah telah sadar dalam semangat menurunkan kadar emisi. Salah satunya ialah dengan membentuk BPDLH, di mana bertugas memobilisasi dana dalam dan luar negeri untuk membiayai program lingkungan, salah satunya terkait emisi.

Dalam menjalankan tugasnya, kata Djoko, BPDLH menemui beberapa tantangan, salah satunya karena Indonesia saat ini belum memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur tentang trustee, maka itu lembaga penerima dana dan masih mengadopsi UU pasar modal.

“Untuk siapa dana iti ditujukan dan untuk apa, itu yang akan kami kawal,” ujar Djoko.

3. Masyarkat dapat nilai ekonomi, tapi harus memahami pelestarian hutan

Ilustrasi kebakaran hutan (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Di sisi lain, hutan pun berperan penting dalam menjaga lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Bukan rahasia lagi jika hutan memang menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat sekitar.

Namun pemanfaatan itu tak jarang malah berujung pada deforestasi dan degradasi hutan Indonesia. Deforestasi merupakan perubahan kondisi tutupan lahan kategori hutan menjadi tutupan lahan non hutan. Sedangkan degradasi adalah kondisi penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu.

Guna menjaga kelestarian hutan, pemerintah telah meluncurkan program Perhutanan Sosial sejak 2015. Program ini merupakan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses atau izin kelola bagi masyarakat di kawasan hutan.

Seperti yang dilakukan di hutan desa di Bujang Raba, Jambi. Area tersebut merupakan bagian dari skema melindungi hutan untuk penyimpanan karbon. Sejalan dengan program tersebut, masyarakat desa ini pun mendapatkan manfaat dari skema perdagangan karbon atas hutan yang mereka kelola.

4. Indonesia punya peran penting untuk capai net zero emisi

Default Image IDN

Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia (WARSI), Rudi Syaf, membenarkan jika kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan mengambil porsi besar dalam pelestarian lingkungan.

“Masyarakat terbukti bisa menjaga hitan sejak 2013-2018 terjadi zero deforestasi, baru pada 2019 turun. Poinnya dengan perhutanan sosial, masyatkat mampu menjaga hutan,” kata Rudi, dalam acara yang sama.

Sementara itu, Direktur Program Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menilai Indonesia berperan penting dalam mencapai net zero emisi, meski di satu sisi diperlukan transformasi besar-besaran.

Salah satu program yang bisa dilakukan untuk mendukung target tersebut ialah dengan kampung iklim dengan perhutanan sosial.

Program kampung iklim sudah dikembangkan sejak 2011 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK menargetkan, dalam upaya pengurangan emisi rumah rumah kaca dan dampak perubahan iklim diperlukan sebanyak 20,000 proklim pada 2024.

“Inisiatif kami dengan menggabungkan proklim (program ramah lingkungan) dan perhutanan sosial untuk mendorong kesejahteraan masyarat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan,” ujar Nadya.