Bandung, IDN Times - Mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi divonis kurungan penjara 10 tahun dengan denda Rp1 miliar. Vonis hakim ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
"Memutuskan dan menjatuhi pidana penjara 10 tahun untuk terdakwa Rahmat Effendi. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan penjara," ujar ketua hakim Eman Sulaeman saat membacakan vonis, Rabu (12/10/2022).
Hakim menyatakan bahwa Rahmat Effendi terbukti bersalah, dan melakukan tindakan pidana korupsi. Selain itu, hakim juga memberi pidana tambahan berupa mencabut hak politik Rahmat dipilih sebagai pejabat publik terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok.
Rahmat juga melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
"Dari perbuatan korupsi terdakwa, ada sejumlah barang bukti, mobil dan villa glamping di Cisarua, Bogor. Semua itu juga turut disita," ungkapnya.
Hakim juga memberikan dua pertimbangan sebelum memberikan vonis ini. Dalam hal memberatkan, hakim menilai Rahmat Effendi tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tindak korupsi.
"Untuk hal yang meringankan, Rahmat Effendi bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana," ucapnya.
Kuasa Hukum Rahmat Effendi, Agus Purnomo mengatakan, atas vonis yang disampaikan oleh hakim, kliennya akan berpikir terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena hakim memberikan vonis lebih tinggi dibandingkan tuntutan JPU KPK.
"Kami akan pikirkan. Putusan lebih dari tuntutan, belum bisa kasih keputusan karena masih harus kami telaah. Ekspektasi kami di bawah tapi faktanya berkata lain," ucap Agus.
Sebelumnya, JPU KPK menuntut Rahmat Effendi dengan hukuman penjara selama sembilan tahun. KPK menilai bahwa Rahmat Effendi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
"Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan," ujar JPU KPK Siswhandono, Rabu (14/9/2022).