Efisiensi BBM, Pemkot Bandung Kaji WFH untuk ASN

Menurutnya, ketika Pemda memberlakukan WFH atau WFA untuk menghemat BBM, maka harus ada cara mengukur efektivitas mereka dalam bekerja. Jangan sampai dengan skema tersebut pekerjaan ASN justru terbengkalai dan pelayanan pada masyarakat kurang optimal.

"Terutama nih bagaimana cara menguruk kehadiran kerja ketika kita persilakan ASN ini untuk melakukan WFH," paparnya.

Di lain pihak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Ia menekankan, kinerja aparatur sipil negara tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai.

“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” kata Dedi di Gedung Sate.

Dedi pun menegaskan pentingnya efektivitas birokrasi serta penguatan tenaga teknis dalam pelayanan publik. "Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ujarnya.

Pemerintah masih mengkaji kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan pembahasan untuk kebijakan WFH sudah dilakukan. Kebijakan WFH itu dilakukan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). Sebab, pasokan BBM terganggu akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu, kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumpulkan biar Pak Menko Ekonomi," ujar Tito beberapa waktu lalu.

Rapat mengenai kebijakan WFH digelar pada Selasa (24/3/2026) dan berjalan hampir empat jam. Dalam rapat itu, Tito mengaku memberikan sejumlah masukan. Meski begitu, dia menyatakan tak berwenang memberikan pernyataan hasil rapat.

"Sudah rapat kemarin, rapat hampir tiga atau empat jam. Ya, tapi kami sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan. Ya, saya nggak tahu siapa di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg," ucap dia.