Efisiensi Anggaran Jabar: KDM Rp5 Triliun, Sekda Rp3 Triliun
Bandung, IDN Times - Rencana efisiensi anggaran APBD perubahan 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai temui titik terang. Sekda Herman Suryatman mengusulkan angka efisiensi ini terkoreksi mencapai Rp3 triliun.
Herman yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar itu memastikan, usulan ini nantinya dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk ditindaklanjuti.
"Sekali lagi yang memutuskan, Pak Gubernur. Dari kami di TAPD, sudah melakukan simulasi untuk mendapatkan angka terbaik karena efisiensi yang dilakukan, harus sesuai Inpres 1/2025. Kemudian harus tegak lurus juga dengan visi, misi Pak Gubernur terpilih," ujar Herman di Kantor Bappeda Jabar, Senin (17/2/2025).
1. Rp3 triliun berdasarkan hasil simulasi terbaru
Adapun efisiensi ini dihasilkan dari penghematan beberapa pos anggaran seperti, belanja barang dan jasa (Barjas), bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorer dan Silpa.
"Terkumpul Rp3 triliun. Ini hasil simulasi kami dan kami akan menunggu putusan dari pimpinan. Yang jelas kami sudah laporkan, kami akan konsultasikan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan," ucapnya.
2. Minta OPD tetap maksimalkan kinerja
Meski begitu, Herman meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD), bisa tetap maksimal dan memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebab, modal pembangunan ini tidak hanya bersumber dari APBD.
"Kami minta OPD harus cermat, kemudian mengembangkan inovasi, kolaborasi karena modal utama pembangunan bukan hanya dari APBD, bisa juga dari berbagai pihak dalam koridor pentahelix. Kolaborasi dikembangkan sehingga ke depan belanja lebih efisien dan efektif," katanya.
Selain itu, Herman menuturkan, efisiensi sampai Rp3 triliun ini dipastikan tidak akan mengganggu optimalisasi visi dan misi Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
"Dengan catatan, tidak boleh ada kemunduran pelayanan publik, PHK, kita harus jaga kondusivitas. Cai na herang, lauk na beunang (airnya bening, ikannya dapat)," ucapnya.
"Hemat kami, efisiensi ini momentum untuk menguatkan kepemimpinan di setiap lapisan birokrasi pemerintahan karena pemimpin yang tangguh, saat efisiensi itu, inovasi, kolaborasi harus dikembangkan. Tidak menjadikan APBD modal utama pembangunan. APBD hanya stimulus. APBD harus dikelola efektif dan efisien," kata Herman.
Herman menegaskan, ini baru sebatas usulan dan nantinya keputusan ada pada Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dan dilaporkan kepada DPRD Provinsi Jabar sebelum ditetapkan.
"Itu baru final, setelah diputuskan Pak Gubernur. Setelah itu dibicarakan dengan DPRD," kata dia.
3. Sementara Dedi Mulyadi sebut capai Rp5 triliun
Sementara, sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, memangkas anggaran belanja yang dianggap tidak penting Rp5 triliun. Keputusan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menitikberatkan pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat.
"Perlu saya informasikan, sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, sudah mencapai Rp5 triliun. Ini bukan efisiensi yang menghapus anggaran pembangunan, tetapi menghilangkan pengeluaran yang tidak esensial," ujar Dedi usai menjalani tes kesehatan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
Salah satu contoh efisiensi yang dilakukan adalah penghapusan anggaran baju dinas gubernur, serta perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar menjadi Rp0. Selain itu, anggaran perjalanan dinas dalam negeri yang awalnya Rp1,8 miliar dipangkas drastis menjadi hanya Rp700 juta.
"Anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran perjalan luar negeri Rp1,5 miliar jadi nol, perjalanan dalam negeri saya Rp700 juta dari Rp1,8 miliar. Semuanya diberikan contoh oleh gubernur sendiri," ucap Dedi.
Dedi mengatakan anggaran hasil pemangkasan ini akan dialihkan ke sektor prioritas, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk SMA dan SMK, pembangunan sekolah baru, serta peningkatan infrastruktur jalan di berbagai daerah, termasuk Parung Panjang, Jalan Puncak 2, dan jalur penghubung Sukabumi-Pangandaran.
Selain itu, anggaran juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur irigasi, guna meningkatkan ketahanan pangan. Di bidang kesehatan, Dedi berencana mengintegrasikan pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu. Selain itu, mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi juga akan ditingkatkan guna mendukung sektor pertanian.
