Dukung Pendidikan Gratis, Tapi Pemkab Cirebon Ogah Tanggung Beban

Imron mengungkapkan, selama ini anggaran pendidikan sudah menjadi salah satu porsi terbesar dalam belanja daerah. Dana tersebut digunakan untuk menggaji guru honorer, membangun ruang kelas, hingga menunjang operasional sekolah-sekolah negeri.

Jika beban pembiayaan diperluas hingga mencakup seluruh siswa di sekolah swasta, kata dia, potensi tergesernya alokasi untuk sektor vital lain seperti kesehatan, infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan tidak dapat dihindari.

“Kalau seluruh biaya ditanggung oleh APBD, itu tentu akan menimbulkan tekanan yang luar biasa. Maka dari itu, harus ada formulasi pembagian beban yang adil antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan pihak swasta,” ujar Imron.

Lebih lanjut, Imron menyoroti karakteristik sekolah swasta yang dinilai cukup bervariasi. Banyak sekolah swasta, menurutnya, dikelola oleh yayasan atau lembaga independen yang memiliki sumber pendanaan tersendiri.

Hal ini berbeda dengan sekolah negeri yang bergantung penuh pada anggaran negara atau daerah.

"Perlu dilakukan kajian mendalam. Tidak semua sekolah swasta berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Ada yang memerlukan bantuan, tapi ada juga yang sudah mapan dan mampu mengelola keuangannya sendiri," ujarnya.

Menurut Imron, penyamarataan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal pembiayaan pendidikan perlu disikapi secara bijak.

Ia menekankan, semangat utama dari kebijakan pendidikan gratis adalah mencegah anak-anak putus sekolah karena persoalan ekonomi, bukan menghapus peran lembaga swasta dalam mendanai sekolahnya sendiri.

"Pendidikan itu investasi masa depan. Tapi kebijakan pendanaannya harus realistis dan mempertimbangkan semua pihak, agar jangan sampai justru merusak sistem yang sudah berjalan," ujar Imron.

Ia pun menyarankan agar keterlibatan pemerintah pusat dalam pembiayaan pendidikan lebih dioptimalkan, misalnya melalui perluasan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa mencakup sekolah swasta yang membutuhkan.

Pernyataan Bupati Cirebon ini muncul sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, termasuk bagi siswa di sekolah swasta.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pembatasan pembiayaan pendidikan gratis hanya untuk sekolah negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan semangat keadilan dalam UUD 1945.

MK menilai kebijakan tersebut bisa menimbulkan diskriminasi terhadap siswa yang tidak memiliki akses ke sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.

"Putusan MK ini mengubah paradigma. Negara tidak bisa lagi membedakan anak-anak berdasarkan jenis sekolahnya. Semuanya harus dijamin mendapatkan pendidikan dasar yang layak," kata Imron.

Meski demikian, ia mengingatkan implementasi putusan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan strategi transisi yang memperhatikan kondisi anggaran di masing-masing wilayah.

“Kami siap berkolaborasi, tapi perlu ada sinergi dan dukungan nyata dari pusat. Kalau semuanya diserahkan ke daerah, saya khawatir tidak semua daerah bisa bertahan,” ujarnya.