Dugaan Pelanggaran Persidangan Bahar Bin Smith, Apa Kata KY?

Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, bisa memaklumi jalannya persidangan Meikarta yang berlarut-larut hingga tengah malam. Meski dia meyakini bahwa persidangan tersebut sebenarnya tidak ideal untuk digelar.

“Tapi, ada beberapa hal yang bisa kami maklumi. Misalnya terkait dengan anggaran persidangan. Jika saksi dari luar kota, misalnya Jakarta atau Bekasi, dan persidangan ditunda, maka harus ada ongkos lain yang keluar,” kata Jaja, ketika ditemui IDN Times di Jalan Halmahera, Kota Bandung, Kamis (31/10) malam.

Sama seperti Jaja, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, KMS A. Roni, pun sepakat jika persidangan hingga tengah malam perlu mendapat pemakluman. Menurut pengalamannya, persidangan dalam kasus korupsi memang memerlukan pembahasan mendalam di mana kerap kali mengorbankan agenda sidang hingga tengah malam.

“Ketika menangani kasus Bank Century, persidangan tengah malam juga sering dilakukan. Saya rasa itu bisa dimaklumi,” ujar pria yang pernah menjadi jaksa KPK pada 2006-2016 itu, di tempat yang sama.

Sementara ketika ditanya terkait aparat bersenjata yang berada di dalam ruang persidangan, Jaja justru terlihat heran. “Saya enggak tahu, apakah waktu itu ada petugas kita yang meninjau? Seharusnya ada,” kata Jaja, sambil bertanya pada para stafnya.

Bagi dia, apapun alasannya, aparat tidak boleh membawa senjata masuk ke dalam ruang persidangan. Majelis hakim, yang ketika kasus Bahar Bin Smith dipimpin ketua Pengadilan Negeri Bandung Edison M., berhak menegur aparat dan memintanya untuk keluar ruangan.

“Mangkanya dalam beberapa persidangan besar (yang menarik perhatian masyarakat bahkan menimbulkan demonstrasi), polisi biasanya menyiapkan alat metal detector sebelum masuk ke ruang sidang. Cukup itu,” tutur Jaja.

Dalam persidangan untuk mengadili aksi penganiayaan ustaz Bahar Bin Smith terhadap dua remaja santri di Bogor itu, polisi memang telah menyiapkan alat metal detector sebelum pintu masuk ruang sidang.

Tak hanya itu, untuk menghindari intimidasi massa Bahar Bin Smith, sejak persidangan kedua PN Bandung juga memindahkan lokasi persidangan dengan meminjam Gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Sama dengan Jaja, Roni juga berpendapat bahwa seharusnya PN Bandung tidak mengizinkan aparat kepolisian bersenjata untuk masuk ke dalam ruangan. Ketika menangani kasus Bank Century, misalnya, majelis hakim meminta aparat bersenjata yang bertugas menjaga saksi-saki dengan jabatan penting, keluar dari ruang sidang.

“Bayangkan, ketika memeriksa Wapres Boediono, aparat bersenjata harus menjaganya. Tapi, majelis hakim ketika itu tetap memintanya keluar dari ruang sidang untuk menghindari perasaan intimidasi hakim,” tutur Roni.