Dua Warga Kuningan Disekap Sindikat Gelap di Kamboja

Dian mengatakan, setelah video panggilan diterima, pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Kuningan agar laporan tersebut bisa langsung diteruskan ke Bareskrim Polri mengingat lokasi kekerasan berada di luar yurisdiksi kepolisian daerah.

"Pelimpahan laporan dilakukan untuk mempercepat penanganan serta memastikan kasus masuk radar Satgas TPPO dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim," kata Dian, Senin (8/12/2025).

Selain jalur kepolisian, Pemkab Kuningan menggandeng buruh KSPSI sekaligus yang kemudian membuka koneksi komunikasi dengan Presiden Buruh Kamboja, Mr. Chin.

Dari jaringan ini, ruang koordinasi dengan otoritas setempat dan perwakilan diplomatik Indonesia mulai terbentuk, memberi peluang bagi proses evakuasi yang lebih terarah. Dian mengatakan, proses pemulangan tengah diupayakan dan pemantauan dilakukan terhadap korban lain yang berasal dari daerah berbeda namun ditahan dalam lokasi serupa.

Informasi internal menunjukkan, DS berangkat ke Kamboja berbekal tawaran bekerja sebagai admin kegiatan judi online. Janji upah besar menjadi magnet awal meski begitu tiba, realitas berubah drastis.

Jam kerja memanjang tanpa jeda memadai, tekanan psikis diberikan berkali-kali, dan kekerasan fisik muncul ketika DS diduga mencoba kabur.

"Benturan keras batang besi meninggalkan luka pada kepala dan kaki. Sementara NAS mengalami tekanan mental intens, membuat keduanya berada dalam situasi tidak berdaya," ujar Dian.

Menurut Dian, kasus ini menambah deretan panjang warga Indonesia yang dipaksa bekerja di pusat operasi judi online ilegal Asia Tenggara. Jejak para perekrut sering kali menembus hingga desa-desa, memanfaatkan celah ekonomi dan minimnya akses informasi masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan rumitnya pola eksploitasi modern, di mana perekrutan, transportasi, hingga penahanan dikemas seperti pekerjaan biasa namun berujung jerat kekerasan.

Dian menuturkan, Pemkab Kuningan merangkai strategi jangka panjang untuk mencegah korban baru. Bupati meminta masyarakat lebih berhati-hati menerima tawaran kerja luar negeri yang tidak memiliki dokumen resmi.

Dinas Tenaga Kerja diminta membuka ruang konsultasi mudah diakses, terutama bagi warga yang hendak merantau. Para camat dan kepala desa diminta mengintensifkan sosialisasi mengenai risiko perdagangan orang pada setiap kegiatan warga.

Sementara penanganan administratif terus berjalan, pemerintah daerah menegaskan pemantauan tidak akan dihentikan sampai DS, NAS, dan rekan-rekannya benar-benar kembali menginjak tanah air.

Koordinasi dengan KBRI, lembaga penegak hukum Kamboja, serta jaringan organisasi buruh internasional terus dijaga.

"Harapannya, upaya lintas lembaga ini bukan hanya memulangkan para korban, tetapi juga menjadi momentum memperkuat tindakan tegas terhadap jaringan perekrut yang masih berkeliaran di banyak daerah," tutup Dian.