Dua Pj di Cimahi dan KBB Kompak Ingin Naikkan UMK 2024

Besaran kenaikan UMK yang diusulkan Pj Wali Kota Cimahi itu berdasarkan perhitungan serikat pekerja dan serikat buruh yang disampaikan saat rapat pleno. Formulasi daripada perhitungan itu menggunakan nilai inflasi di Jawa Barat, ditambah laju pertumbuhan ekonomi serta disparitas upah antara UMK Kota Bandung tahun 2023 dengan UMK Kota Cimahi tahun 2023.

"Hanya saja kalau perhitungan sebelumnya dari teman-teman pekerja kan ditambah Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan, sehingga jadi 20 persen. Sekarang yang usulan Perdanya tidak dimasukkan dari penghitungan sehingga 15 persen," kata Febie.

Febie menjelaskan, dihilangkannya Perda Nomor 8 Tahun 2015 dalam formulasi penghitungan usulan UMK di Kota Cimahi dilakukan karena tidak relevan. Sebab Perda tersebut pada prinsipnya hanya berlaku bagi pekerja dengan masa bakti di atas satu tahun.

"Prinsipnya kan UMK itu sebagai jaring pengaman, upah minimal. Sementara Perda yang ada skala upah itu hanya berlaku bagi pekerja di atas satu tahun," ucap Febie.

Ia mengatakan, usulan kenaikan upah 2024 dengan angka perjuangan demi menjaga kondusivitas itu sudah dikirimkan ke Pemprov Jabar. Nantinya besaran UMK tahun depan itu akan diputuskan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Barusan sudah dikirim ke provinsi, sekarang tinggal keputusan gubernur. Besaran sesuai usulan atau tidak nanti kebijakannya ada di sana," kata dia.

Sementara itu Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif merekomendasikan UMK di KBB 2024 naik 14,85 persen atau Rp516.898,1. Artinya, upah di KBB tahun depan naik dari sebesar Rp.3.480.795,4, besaran upah Bandung Barat tahun 2024 senilai Rp 3.997.694. 

Arsan sudah menandatangani rekomendasi kenaikan UMK tersebut dengan nomor 500.14/2647-Disnaker. Usulan sudah dikirimkan ke Pemprov Jabar yang nantinya akan diputuskan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

"Semula tahun 2023 sebesar Rp3.480.795,4 naik sebesar 14,85 persen menjadi Rp. 3.997.694," kata Arsan dalam keterangan tertulisnya.

Senentara itu kalangan buruh menyambut baik. Mereka berharap rekomendasi tersebut benar-benar sampai ke Pemprov Jabar tanpa ada perubahan lagi. Berkaxa pada penetapan UMK tahun lalu, Pemda Bandung Barat pernah mengusulkan dua rekomendasi UMK dengan angka berbeda ke Pemprov Jabar.

"Harapan kami rekomendasi tersebut betul-betul sampai ke provinsi dan tidak ada pengembalian dari dewan pengupahan provinsi ke KBB. Artinya rekomendasi tersebut diterima dan disahkan oleh gubernur sesuai dengan rekomendasi dari Pj Bupati," ujar Koordinator Koalisi 5 Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat.