DPRD Sesalkan Vaksinasi Pondok Pesantren di Jabar Masih Rendah

DPRD Jabar sebelumnya sudah mengingatkan pada Pemprov Jabar dan Kementerian Agama mengenai persoalan ini. Bahkan, Sidkon mengungkapkan, usulan percepatan vaksinasi di lingkungan pondok pesantren sudah disampaikan sejak 2020.

"Saya sudah berulang-ulang ingatkan sejak awal pandemi, bahkan sejak pembahasan Raperda di 2020, meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kluster pesantren," katanya.

Sidkon menambahkan, Pemprov Jabar sudah seharusnya memperhatikan vaksinasi di lingkungan pondok pesantren. Sebab, Jabar merupakan daerah yang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) pondok pesantren. Sehingga, vaksinasi harus difasilitasi dengan baik.

"Kalau saya berharap tuntas di 2021 vaksinasi di pondok-pondok pesantren terutama di pesantren-pesantren salaf atau tradisonal di Jawa Barat," ujar dia.

"Saya memiliki keyakinan dan harapan setelah vaksinasi ini selesai kita akan bercengkrama dengan covid-19 seperti kita bercengkrama dengan virus flu biasa" tambahnya.

Untuk diketahui, Ridwan Kamil alias Emil, Gubernur Jabar sebelumnya mengatakan bahwa sampai saat ini dosis vaksin untuk masyarakat di kabupaten dan kota di Jabar telah habis. Pemprov Jabar tidak memiliki dosis berlebih untuk vaksin disalurkan pada kabupaten dan kota.

"Dosis vaksin kosong, baru datang bulan Agustus 2021. Banyak yang meminta ke kami, tapi mau bagaimana lagi? kosong dosisnya," ujar Emil, melalui keterangan resminya, Kamis (22/7/2021).

Dengan penduduk yang hampir 50 juta, Emil bilang, Jabar memang memerlukan dosis vaksin yang lebih banyak. Apalagi, tidak semua penduduk Jabar tinggal di wilayah perkotaan, melainkan sebagian besar masyarakatnya ada di pedesaan.

"Jadi ada 26 persen sisa vaksinasi untuk dosis kedua di Jabar, tetapi ini kami pakai dosis pertama. Kami memang kurang dosis vaksin," katanya.