DPRD Sebut Pengetesan COVID-19 di Posko Mudik Jabar Tak Ideal

19 Mei 2021, 14:25 WIB

Tes acak di salah satu pos penyekatan permudik, di Padalarangan, Kabupaten Bandung Barat. Dok. DPRD Jabar

Bandung, IDN Times - DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan melakukan tes cepat kepada pemudik di posko arus balik Lebaran.

Saat ini, Pemprov Jabar memang melakukan pengetesan secara acak kepada masyarakat yang kedapatan mudik dan balik di posko penyekatan. Ribuan alat rapid tes antigen pun telah disediakan untuk mengetes acak para meudik. Namun, jumlah alat rapid test yang disedikan dinilai kurang ideal karena sangat sedikit untuk jumlah pemudik yang banyak.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, salah satu titik rapid test acak yang ada di Padalarang kurang maksimal dalam pelaksanaan pengetesan. Selama penyekatan arus mudik dan balik untuk Lebaran 2021 terdapapat beberapa kekurangan, yaitu salah satunya adalah peralatan test antigen yang masih kurang dari ideal, karena hanya disediakan 50 pax test antigen yang berasal 25 pax dari pihak satgas COVID dan 25 pax dari kepolisian untuk setiap pos yang tesebar di Kabupaten dan Kota.

"Yang jadi masalah adalah jumlah peralatan dari test antigen itu sendiri masih jauh dari memadai. Untuk satu pos yaitu 25 dari satgas dan 25 dari kepolisian, praktis hanya 50 dan merupakan angka yang masih jauh dari cukup," kata Daddy melalui siaran pers, Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, DPRD Jabar telah melakukan kunjungan on the spot dari sekitar 35 titik yang dilakukan penyekatan yang dilakukan kawan-kawan kepolisian, bekerja sama dengan dinas perhubungan dan dibantu tenaga medisnya dari puskesmas setempat.

1. Efektivitas tes acak bisa diketahui setelah hasilnya diketahui

Warga menjalani tes usap (swab test) melalui mobil tes polymerase chain reaction (PCR) saat tes usap massal di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2020). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Sementara itu, Anggota Komisi IV lainnya, Viman Alfarizi menjelaskan, penyekatan yang dilakukan semata-mata cara pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Efektif atau tidaknya dapat terlihat dari hasil tes acak tersebut yang merupakan upaya untuk menurunkan angka penyebaran virus corona.

"Ini merupakan salah satu usaha dan cara untuk menurunkan penyebaran angka covid di jawa barat dan saya rasa di beberapa tempat di Jawa Barat sudah dilakukan sangat baik, bukan hanya dari penyekatannya tapi sudah disediakan juga test antigen," tutup Viman.

2. Warga harus melapor RT/RW saat pulang mudik

Sejumlah pemudik motor memadati di Jalur Selatan Pos penyekatan leter U Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (12/5/2021) dini hari. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Pemprov Jabar intens mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran. Selain melakukan pengetesan di 17 titik, ketua RT/RW didorong mendata warganya yang mudik untuk melakukan tes COVID-19, baik rapid test antigen maupun PCR.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan, antisipasi penularan COVID-19 dari pemudik yang kembali ke Jabar di lingkungan rukun warga dilakukan untuk mencegah munculnya klaster COVID-19 di permukiman.

"RT/RW wajib melaporkan siapa saja warganya yang hilang selama Lebaran, artinya dia mudik. Lalu, mereka (pemudik) akan kami prioritaskan melakukan tes COVID-19, baik rapid test antigen maupun PCR," kata Emil.

Pengetesan COVID-19, kata Kang Emil, akan diutamakan bagi pemudik yang berasal dari kawasan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Raya. Dua kawasan tersebut menjadi sumber pemudik. Sedangkan kapasitas pengetesan di 17 titik mencapai 200 tes per hari.

3. Masyasrakat diimbau tidak abai pada protokol kesehatan

Penumpang memakai masker dan pelindung wajah (Face Shield)�di Kereta Api (KA) Ranggajati relasi Cirebon-Jember saat transit di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (14/6).(ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Selain mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran, kabar baik datang dari tingkat keterisian rumah sakit. Per 16 Mei 2021, tingkat keterisian rumah sakit di Jabar menyentuh angka 29,17 persen.

Terkait level kewaspadaan pada periode 10-16 Mei 2021, tidak ada daerah di Jabar berstatus Zona Merah atau Risiko Tinggi. Rinciannya, 26 kabupaten/kota berstatus Zona Oranye atau Risiko Sedang, dan satu kabupaten/kota berstatus Zona Kuning atau Risiko Rendah. Daerah yang masuk Zona Kuning yaitu Kabupaten Sukabumi.

Meski begitu, kata Kang Emil, ada penurunan kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan data dari Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) per 23 Februari sampai 15 Mei 2021, tingkat kepatuhan warga Jabar dalam menggunakan masker turun menjadi 76,98 dari 81,37 dan menjaga jarak turun menjadi 74,70 dari 77,82.

"Yang kita waspadai kedisiplinan masyarakat turun, sekarang memakai masker dan menjaga jarak diangka 70 persen sebelumnya selalu diatas 80 persen. Sesuai arahan Presiden agar durabilitas stamina petugas harus terus dijaga supaya angkanya bisa naik lagi," ucapnya.