DPRD Sayangkan Cara Kemendagri Ganti Pj Wali Kota Cimahi

Sebelumnya, alasan penggantian Dikdik sebagai Pj dikarenakan dia tak mampu mengendalikan laju inflasi. Pengumuman itu disampaikan langsung Mendagri RI, Tito Karnavian saat melakukan rapat tentang pengendalian inflasi tahun 2023 yang disiarkan langsung melalui tayangan YouTube Kemendagri RI.

Azul, sapaan Achmad Zulkarnain mengatakan, penunjukan Pj kepala daerah memang menjadi kewenangan mutlak dari Kemendagri dan tidak bisa diintervensi. Hanya saja menurut dia pernyataan penggantian yang dilakukan saat ini kurang tepat sehingga menimbulkan kegaduhan karena tak sedikit yang menganggap Dikdik diberhentikan atau dicopot.

"Ini kan menjadi gaduh karena ini jabatan politik meskipun sifatnya penguasaan, sehingga tak sedikit yang mengaitkan dengan politis," ujar Azul.

Dirinya mengaku sudah menerima informasi bahwa Kemendagri sudah menandatangani penggantian Pj Wali Kota Cimahi ini. Namun, kata dia, dewan belum menerima surat tembusan resminya. Termasuk nama yang ditunjuk sebagai penggantinya.

"Belum dapat surat resmi, oleh karena itu DPRD menunggu karena kami belum dapat surat Pak Dikdik dihentikan atau tidak dilanjutkan. Digantikan oleh siapa kami belum dapat yang katanya hari Sabtu sudah ditandatangani," kata Azul.

Jauh sebelum pernyataan Mendagri, lanjut Azul pihaknya sudah mengusulkan tiga nama untuk menjadi Pj Wali Kota Cimahi karena sesuai aturan masa jabatan tersebut hanya berlaku satu tahun. Ketiga nama yang diusulkan adalah Dikdik Suratno Nugrahawan, yang berada diurutan pertama.

Kemudian Hery Antasari yang menjabat Kepala Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat
dan Dicky Saroni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat. Usulan itu sama dengan Pemprov Jabar meskipun berbeda nomor urutan.

"Tangga 8 September sudah kami kirimkan tiga nama berdasarkan hasil rapat bersama fraksi. Ada Pak Dikdik, Pak Hery dan Pak Dicky," ucap Azul.