DPRD Kritik Disdik Jabar Soal 4,791 Pendaftar PPDB Didiskualifikasi

Abdul menjelaskan, data ribuan yang disampaikan oleh Kepala Disdik Jawa Barat ini harus dibarengi dengan tindakan terkur. Menurutnya, temuan Disdik Jawa Barat ini bisa dibilang seperti fenomena gunung es.

"Untuk memberikan efek jera memang harus ada tindakan, tapi anak-anak ini tidak bersalah, yang bersalah itu yang memfasilitasinya seperti orang tua, ataupun pihak lainnya," katanya. 

Menurut Abdul, sanksi yang diberikan pada pelanggar PPDB harus memperhatikan sisi kejiwaan dari anak-anak. Jika tidak, kata dia, peserta didik bisa saja mengadu langsung pada KPAI. Karena, memiliki hak perlindungan hukum.

"Karena kan anak-anak ini berhak sekolah dan mereka sudah mengikuti MPLS hari ini, tapi kalau kemudian dengan paksa dikemukakan dari sekolah, ini akan sangat tidak manusiawi anak-anak ini karena memakai data palsu," ungkapnya.

Abdul menyarankan, Disdik Jawa Barat bisa memberikan tindakan tegas pada orang tua murid yang melakukan pelanggan dalam PPDB 2023. Dia juga meminta agar data ribuan yang dibatalkan ini bisa dikaji lebih mendalam mengenai fakta yang ada di lapangan.

"Jadi ini harus ada semacam pendalaman jangan hanya sekedar mengesankan bahwa pemerintah ini tegas tapi yg dikorbankan adalah anak," ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul meminta Pemprov Jabar melakukan evaluasi terhadap PPDB 2023. Hasil evaluasi ini nantinya diserahkan pada pemerintah pusat agar ada perubahan sistem.

"Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi Kemendikbudristek ini perlu melakukan evaluasi total tentang sistem PPDB seperti persentase, jalur-jalur, ketegasan, dan sanksi hukumnya itu harus dievaluasi," kata dia.