DPRD Jabar Terima Tuntutan Mahasiswa Aksi Dua Tahun Prabowo-Gibran

20 Oct 2026, 21:19 WIBKota Bandung3 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

DPRD Jabar Terima Tuntutan Mahasiswa Aksi Dua Tahun Prabowo-Gibran

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

DPRD Jawa Barat berjanji merumuskan dan mengirim surat aspirasi mahasiswa ke DPR RI serta pemerintah pusat setelah ditandatangani pimpinan DPRD.
Tuntutan mencakup percepatan UU Perampasan Aset, penegakan hukum, kebebasan pers, evaluasi ekonomi dan kabinet, serta status dan kesejahteraan guru.
Keluarga Mahasiswa Pasundan memberi rapor merah kepada Prabowo-Gibran melalui lima tuntutan soal ekonomi, pendidikan, represivitas, kebijakan pemerintah, dan pembangunan berpihak masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

20 Oktober 2026

DPRD Jabar menerima aspirasi mahasiswa yang beraksi menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sidkon menyatakan tuntutan akan dirumuskan dalam surat untuk pemerintah pusat dan DPR RI.

Malam ini

DPRD Jabar menargetkan surat aspirasi mahasiswa dikirim ke Jakarta setelah ditandatangani pimpinan DPRD.

3 x 24 jam

Mahasiswa meminta DPRD Jabar segera meneruskan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
DPRD Jawa Barat menerima tuntutan demonstran mahasiswa terkait dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan berjanji meneruskannya kepada DPR RI serta pemerintah pusat.
Who?
Keluarga Mahasiswa Pasundan menggelar aksi; anggota Komisi V DPRD Jabar Muhamad Sidkon menerima aspirasi mereka. Tuntutan ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Where?
Aksi dan pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
When?
Selasa, 20 Oktober 2026. Surat aspirasi ditargetkan dikirim ke Jakarta pada malam hari setelah ditandatangani pimpinan DPRD Jawa Barat.
Why?
Mahasiswa menuntut percepatan UU Perampasan Aset, penegakan hukum, kebebasan pers, evaluasi ekonomi dan kabinet, kesejahteraan guru, serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
How?
DPRD Jabar akan merumuskan surat tuntutan, meminta tanda tangan pimpinan, lalu menyampaikannya kepada pemerintah pusat, fraksi partai politik, dan komisi terkait di DPR RI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mahasiswa datang ke DPRD Jawa Barat di Bandung. Mereka memberi rapor merah untuk Prabowo dan Gibran. Mereka minta aturan soal harta koruptor, hukum yang adil, pers bebas, ekonomi, sekolah, dan guru diperbaiki. DPRD Jabar bilang akan membuat surat lalu mengirim tuntutan itu ke Jakarta malam itu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Respons DPRD Jawa Barat yang bersedia merumuskan dan mengirimkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat menunjukkan adanya ruang dialog antara masyarakat sipil dan lembaga perwakilan. Sorotan mahasiswa terhadap hukum, kebebasan pers, ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan guru memperoleh jalur penyampaian resmi melalui DPRD dan fraksi-fraksi di DPR RI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - DPRD Jawa Barat berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR RI dan pemerintah pusat. Surat aspirasi itu ditargetkan dikirim pada malam hari setelah ditandatangani pimpinan DPRD Jabar.

Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhamad Sidkon, saat menemui massa aksi di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).

Sidkon mengatakan, DPRD Jabar akan merumuskan surat yang memuat sejumlah tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR RI.

"Tuntutan tadi yang disampaikan, tolong disampaikan ke dewan, akan kita rumuskan suratnya. Malam ini pun akan kami kirim ke Jakarta setelah ditandatangani oleh pimpinan DPRD," kata Sidkon di hadapan massa aksi.

1. Mahasiswa desak percepatan UU Perampasan Aset

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Dalam pertemuan tersebut, Sidkon menyebut sejumlah tuntutan mahasiswa yang akan diteruskan ke tingkat pusat. Di antaranya percepatan pembentukan undang-undang perampasan aset, penegakan hukum, serta jaminan kebebasan pers.

Mahasiswa juga menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Selain itu, mereka menuntut evaluasi kinerja kementerian dalam kabinet pemerintahan saat ini.

"Aspirasi mahasiswa inj akan disampaikan kepada DPR RI, termasuk melalui fraksi-fraksi partai politik dan komisi terkait," katanya.

2. Status dan kesejahteraan guru ikut disorot

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Selain persoalan hukum dan kebijakan ekonomi, Sidkon turut menyinggung tuntutan mengenai status dan kesejahteraan guru. Menurut dia, persoalan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik perlu diperjuangkan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Status guru, kesejahteraan guru harus betul-betul diperjuangkan bukan hanya di pusat, tetapi juga di Jawa Barat," kata dia.

Mahasiswa meminta agar tuntutan yang disampaikan melalui DPRD Jabar segera diteruskan ke pemerintah pusat dalam waktu 3 x 24 jam. Menanggapi tuntutan tersebut, Sidkon menjelaskan bahwa DPRD Jabar memiliki keterbatasan kewenangan untuk memutuskan persoalan yang menjadi ranah pemerintah pusat.

"Kewajiban kami adalah menegaskan kepada pemerintah pusat, menyampaikan, merekomendasikan semua tuntutan kawan-kawan," katanya.

3. Mahasiswa Pasundan beri rapor merah Prabowo-Gibran

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Keluarga Mahasiswa Pasundan melangsungkan aksi di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro. Mereka memberikan rapor merah dengan Panca Cipta yang di dalamnya berisi lima poin tuntutan.

Lima poin tuntutan ini mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, represivitas dan militerisasi, evaluasi kabinet serta program pemerintah, dan pembangunan yang dinilai harus berpihak pada masyarakat.

Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir, mengatakan Panca Cipta menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Yang pertama itu kita berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan," ujar Muamar.