Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi penipuan atau scam (vecteezy.com/Grigory Alekhin)
ilustrasi penipuan atau scam (vecteezy.com/Grigory Alekhin)

Intinya sih...

  • DPRD Jabar menyoroti maraknya kasus scam di provinsi tersebut, dengan 6.957 laporan selama September 2025.

  • Pemerintah perlu merespon cepat dengan memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta penguatan regulasi dan penegakan hukum.

  • DPRD mendorong pemerintah untuk menyediakan akses kredit formal yang mudah, terjangkau, dan disertai pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti maraknya kasus penipuan keuangan digital atau scam di Jabar. Berdasarkan data, Jabar menjadi provinsi dengan tingkat aduan tertinggi scam di Indonesia mencapai 6.957 laporan selama September 2025.

"Saya prihatin Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi tingkat pengaduan scam secara nasional, ini perlu respons cepat dari pemerintah," kata Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip, dikutip Sabtu (15/11/2025).

1. Literasi keuangan di Jabar belum tinggi

Kiri (SCAM) & Kanan (Kaya) dari airdrop

Menurut Tetep, pemerintah harus merespons cepat aduan scam dengan penanganan dan penindakan yang tepat. Ia menilai langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

"Betapa pentingnya penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Maka itu, pemerintah bisa juga aktif melakukan kampanye berkelanjutan agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital dan sejenisnya," kata Tetep.

2. Regulasi keamanan untuk masuk harus dihadirkan

Ilustrasi scam (pexels.com/Tara Winstead)

Literasi dan inklusi keuangan sangat penting bagi masyarakat, karena bagaimana pun masyarakat hari ini sudah terbiasa mengakses internet dan produk keuangan digital. Masyarakat harus dibekali, diedukasi, disadarkan tentang literasi digital, keuangan apalagi ditengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja hari ini.

Selain itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah penguatan regulasi termasuk penegakkan hukum. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan untuk mengurangi angka scam dan sejenisnya.

Kemudian pemerintah diharapkan menindak tegas bagi pelaku scam.

"DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah membuat regulasi sesuai kewenangan untuk melindungi masyarakat. Kami akan kaji kewenangan daerah agar bisa melahirkan aturan yang melindungi masyarakat," ucapnya.

3. Mintak Satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal lebih aktif

ilustrasi orang terkena scam (pexels.com/Leeloo The First)

Kemudian DPRD Provinsi Jawa Barat pun mendorong pemerintah untuk menyediakan akses kredit formal yang lebih mudah dan terjangkau untuk mereduksi tingginya angka scam di Jabar.

Legislatif mendorong pemerintah memperluas program kredit inklusif dan mudah diakses seperti Kredit Mesra dari Bank BJB, disertai pelatihan dan pendampingan keterampilan bagi penerima manfaat.

"Bantuan atau pinjaman tanpa pelatihan dan pendampingan tidak akan efektif. Warga harus diberi skill agar dapat memanfaatkan program dengan baik," katanya.

Ia pun menekankan pentingnya pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas keuangan ilegal agar lebih efektif. Soal Satgas, yang terpenting ialah aktifitas dari Satgas itu sendiri.

Jangan sampai Satgas itu dibentuk tanpa memiliki misi yang jelas.

Editorial Team