DPRD Jabar Minta Pemprov Hati-hati Lepas Saham BIJB Kertajati

Kemudian, Jajang juga memahami rencana Pemprov Jabar menawarkan tukar guling saham dengan Bandara Husein Sastranegara. Hal itu menurutnya harus tetap diperhitungkan dengan matang.

Sebab, Bandara Husein merupakan ranah TNI Angkatan Udara, dan hanya melayani penerbangan pesawat baling-baling atau propeller.

"Menurut saya, harus melakukan kajian seperti apa. Dari sisi hitung-hitungan pemanfaatannya," kata Jajang, Senin (19/1/2026).

Aspek jangka panjang, kata Jajang harus lebih diperhatikan karena BIJB Kertajati pun sudah direncanakan menjadi bandara yang melayani penerbangan internasional. Sehingga, ketika ditukar dengan Bandara Husein, harus diperhitungkan pula ke depannya seperti apa.

"Karena harapannya itu bisa indirect dari luar. Bukan hanya sekadar luar negeri dari Singapura, Malaysia. Tapi dari negara lain yang jauh," ucapnya.

Dengan kondisi Bandara Husein sekarang, sejumlah faktor seperti panjang lintasan terbatas, harus menjadi pertimbangan. Meski diakuinya memungkinkan terjadi perluasan, dengan pembebasan lahan.

"Itu mungkin pertimbangan-pertimbangannya. Satu sisi masyarakat Bandung ingin Husein diaktifkan kembali. Tapi kami sudah punya aset Kertajati yang mana ini juga harus termanfaatkan untuk layanan kebutuhan publik," kata dia.

Sebelumnya Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuturkan, rencana pelepasan saham berangkat dari evaluasi panjang pemerintah daerah terhadap kinerja dan prospek BIJB Kertajati. Hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa pengembangan bandara membutuhkan waktu yang sangat panjang jika hanya mengandalkan peran pemerintah provinsi.

"Nah, karena temponya cukup panjang. Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan, itu dilepas, kemudian diserahkan ke pemerintah pusat," ujar Dedi, Selasa (13/1/2026).

Pemprov Jabar saat ini tengah menyiapkan skema tukar guling saham. Dalam rencana tersebut, kepemilikan saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dilepas kepada pemerintah pusat, dengan harapan Pemprov Jabar memperoleh kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ucapnya.

Menurut Dedi, pengelolaan BIJB akan lebih efektif jika sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui Angkasa Pura Indonesia.

"Kami sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kami alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu full 100 persen oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," ujarnya.