DPRD Jabar Kecam Pemangkasan Bankeu Daerah Rp1,7 Triliun oleh Gubernur
Intinya sih...
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memangkas anggaran bantuan keuangan daerah hingga Rp1,7 triliun menjadi hanya Rp500 miliar.
- Anggaran yang dikurangi akan difokuskan untuk program jaminan kesehatan para pekerja.
- DPRD Jabar menilai pemangkasan anggaran tersebut dilakukan tanpa diskusi dan merugikan program prioritas pemerintah pusat.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memangkas anggaran bantuan keuangan daerah mencapai Rp1,7 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi dianggap bekerja serampangan. Salah satunya niatan untuk memangkas anggaran tersebut tanpa berdiskusi dengan DPRD Jabar.
"Sekarang yang sedang penting dibahas adalah pada 2025, bupati dan wali kota terbenani karena dicoretnya Rp1,7 triliun bantuan keuangan," kata Ono dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Jumat (9/5/2025).
1. Hanya menyisakan Rp500 miliar
Menurut Ono, anggaran yang sebenarnya sudah dibahas sejak pemerintahan sebelumnya akan dikurangi hingga sekitar Rp500 miliar saja. Dana tersebut pun bakal difokuskan untuk program jaminan kesehatan para pekerja.
Pada pembahasan bersama gubernur sebelumnya, Bey Machmudin, DPRD dan Pemprov Jabar sudah menyepakati anggaran bantuan keuangan untuk berbagai program seperti infrastruktur, pendididkan, kesehatan, pertanian, ketahanan pahan, hingga pengendalian infalasi. Dana itu sebenarnya sudah disesuaikan dengan rencana prioritas pemerintah pusat.
"Ayo rakyat Jabar cerdas, dicermati, jangan KDM (Kang Dedi Mulyadi) sendiri menyoret itu padahal program sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan warga Jabar," papar Ono.
2. Pembahasan program harus melibatkan legislatif
Di sisi lain, Ono pun menyoroti cara Dedi Mulyadi dalam melakukan Musrembang yang beberapa hari lalu selesai dilakukan. Dia menilai pertemuan untuk program 2026 tidak bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam saja.
"Program detail tidak bisa hanya satu atau dua jam saja, apalagi lebih banyak mendengarkan pidaro dari Dedi Mulyadi yang menyindir DPRD Jabar, karena tidak perlu katanya membahas, karena akan lama dan panjang," ujar Ono.
Menurutnya, anggota DPRD Jabar sebenarnya tidak tertarik membahas diskusi tersebut, sekarang yang lebih penting adalah program 2025 yang sudah disiapkan tahun sebelumnya bisa dieksekusi dengan baik.
3. Dedi tegaskan APBD diarahkan untuk kepentingan publik
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.
Mengusung tema "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar", Musrenbang menjadi momentum strategis dalam mempercepat misi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dedi menyampaikan seluruh alokasi pembiayaan akan diarahkan untuk kepentingan publik. Prioritas utama mencakup pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
"Arahkan seluruh alokasi anggaran kepada kepentingan publik. Yang pertama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi prioritas. Kedua, pembangunan sarana air bersih rakyat. Kemudian, sarana pendidikan yang memadai, ruang kelas yang baik, lingkungan sekolah yang tertata, dan sistem transportasi penunjang yang layak," ujar Dedi.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar akan menggulirkan program yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu, mencakup perlindungan jaminan kesehatan, akses pendidikan hingga jenjang SMA atau pendidikan tinggi, serta bantuan pemenuhan kebutuhan perumahan.
"Arahkan pada program kemiskinan, dari sisi jaminan kesehatan, pendidikannya, bila perlu sampai pendidikan tinggi, dan tempat tinggal. Lindungi masyarakat dari kebutuhan akan rumahnya," lanjutnya.