DPRD Jabar Coret Anggaran Kunjungan Luar Negeri

Buky memastikan, selain ke luar provinsi anggaran untuk perjalanan ke luar negeri juga akan direalokasikan sementara waktu. Sehingga, pada tahun ini tidak ada anggota DPRD Jabar melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi dan luar negeri.

"Pokoknya kami tidak ada kunjungan ke luar negeri dan mengambil anggaran ke luar provinsi. Itu kami realokasikan," kata Buky.

Disinggung mengenai total berapa realokasi anggaran dari perjalanan dinas luar negeri dan liat provinsi, Buky memastikan hal tersebut masih dihitung.

"(Perhitungan) Masih berjalan. Kami masih menghitung termasuk juga kalau nanti kan ada perhitungan dana silpa ya, gitu. Jadi begitu, kami masih hitung," tuturnya.

Adapun terkait nasib tunjangan-tunjangan anggota DPRD Provinsi Jabar ke depannya, Buky memastikan tetap sama dan disesuaikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Ya, kalau kami memang enggak ada kenaikan apa-apa, gitu. Enggak ada, enggak pernah ada pembicaraan untuk kenaikan tunjangan," ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.Q. Iswara juga masih belum mengetahui besaran relokasi anggaran ini. Namun, yang terang, anggaran akan dialihkan pada kebutuhan masyarakat.

"Intinya sih tadi kami akan mengefisienkan, itulah. Kunjungan kerja ke luar negeri kami coret semua, yang ke luar provinsi kami kurangi. Jadi, kami akan lebih banyak di daerah pemilihan," katanya.

Secara umum, kebutuhan realokasi untuk masyarakat di Jabar ini dibutuhkan sekitar Rp150 miliar, baik program BPJS Ketenagakerjaan untuk ojol, kemudian pembangunan dan beberapa kebutuhan lainnya. Namun, Iswara menegaskan, angka itu tidak semuanya dari realokasi perjalanan dinas dewan.

"Belum, posisi per hari ini baru Rp2 miliar. Kami masih berjalan ini perhitungan, termasuk anggaran untuk perjalanan anggota DPRD Provinsi Jabar ke luar negeri (akan dihilangkan)," kata Iswara.