DPRD Jabar Batal Gelar Uji Kompetensi Honorer Berbayar

24 Mei 2022, 11:00 WIB

Ilustrasi tenaga pegawai honorer. Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Bandung, IDN Times - Sekretariat kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) membatalkan agenda uji kompetensi yang dikhususkan untuk pegawai honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN). Sejumlah pegawai protes karena nominal yang harus dibayarkan terbilang besar: Rp500 ribu. Padahal tahun sebelumnya ujian seperti ini digratiskan.

"Iya keputusannya dibatalkan. Takutnya menimbulkan persepsi macam-macam, akhirnya kami putuskan dibatalkan," kata Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Rencana awal uji kompetensi itu dilakukan pada Selasa-Rabu, 24 hingga 25 Mei 2022. Kemudian gelombang kedua digelar pada 9 hingga 10 Juni 2022 bertempat di Lantai 4 Ruang Rapat Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Tes tersebut pun menggunakan pihak lain, yaitu LSP AP-I (Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Perkantoran Indonesia).

1. Klaim untuk mudahkan honorer ikut seleksi PPPK

Ilustrasi seleksi PPPK (IDN Times/Musthofa Aldo)

Menurut Dodi, pelaksanaan uji kompetensi yang memang menjadi dasar untuk pendaftaran rekrutmen PPPK itu nanti akan diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer. Artinya, mereka harus menjalani uji kompetensi secara mandiri jika ingin mendapatkan sertifikasi kerja untuk pendaftaran PPPK.

"Jadi diserahkan ke masing-masing honorer. Silakan mereka nyari lembaga uji kompetensi sendiri kalau memang nanti mau ikut pembukaan rekrutmen PPPK tahun depan," tuturnya.

2. Tidak ada pungli dalam uji kompetensi ini

dok.IDN Times

Terkait dugaan adanya pungutan liar dalam uji kompetensi tersebut, Dodi menegaskan beban biaya merupakan perhitungan dari lembaga penguji kompetensi yang sama sekali yang tak melibatkan intervensi dari Sekretariat DPRD.

"Jadi Setwan kan ada kerjaama dengan LSP AP-I (Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Perkantoran Indonesia), itu (biaya Rp 500 ribu) diserahkan kepada mereka sekaligus. Setwan tidak pernah ikut campur," kata dia.

Dodi merinci, saat ini ada 154 tenaga honorer di Sekretariat DPRD Jabar yang akan ikut uji kompetensi tersebut. Mereka terdiri dari beberapa pegawai di bagian humas, keuangan, persidangan hingga bagian umum.

Penunjukan LSP AP-I pun sudah sesuai dengan amanat PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana pemerintah berencana menghapus status tenaga honorer dan menggantinya dengan PPPK.

"Untuk bisa menjadi PPPK, mereka ini harus punya sertifikasi uji kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dalam pelaksanannya, LSP ini yang melakukan uji kompetensi makanya kita tunjuk LSP AP-I yang domisilinya masih ada di wilayah sini," ungkapnya.

3. Akui tidak ada kewajiban Sekretariat DPRD adakan uji kompetensi

Ilustrasi tes kompetensi. IDN Times/Istimewa

Selain itu, kata Dodi, inisiasi uji kompetensi ini dilakukan karena memang Sekretariat DPRD ingin para tenaga honorer di sana memiliki persiapan menjelang pembukaan PPPK. Makanya, sejak jauh-jauh hari sebelum adanya pembukaan rekrutmen tersebut, Setwan sudah lebih dulu mengadakan uji kompetensi untuk bekal para tenaga honorer.

"Maksud kami supaya ini enggak mepet. Jadi ketika rekrutmen dibuka, para tenaga honorer sudah punya persiapan ikut rekrutmen tersebut," ucapnya.

Sebetulnya kata Dodi, tidak ada kewajiban dari Sekretariat DPRD Jabar untuk mengadakan uji kompetensi bagi para tenaga honorer. Sebab merujuk pada Pasal 18 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para tenaga honorer diwajibkan menjalani uji kompetensi secara mandiri kepada lembaga-lembaga sertifikasi profesi.

"Kami niatnya hanya ingin memudahkan para tenaga honorer supaya pas pembukaan rekrutmen nanti, mereka tidak kesulitan buat daftarnya," katanya.