DPRD Jabar Analisa APBD oleh Dedi Mulyadi: Banyak Copy Paste

20 Jan 2025, 13:35 WIB

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 yang disampaikan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, beberapa hari lalu.

Salah satu yang menyoroti hal ini yaitu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah. Menurutnya,apa yang diutarakan Dedi terkait sejumlah belanja yang tidak efisien dalam APBD memang sesuai dengan kenyataan.

"Banyak program pemerintah yang sifatnya mekanik atau copy-paste. Beberapa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jarang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tahunan," ujar Maulana melalui keterangan resmi, Senin (20/1/2025).

1. SMK masih belum punya program memadai

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Maulana memaparkan, ada beberapa program pemerintah daerah dalam temuannya yang dinilai kurang efektif. Misalnya, kata dia, soal tingginya angka pengangguran lulusan SMK belum ada antisipasi dengan program yang memadai.

"Kami tahu pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK, tetapi tidak ada program konkret untuk mengatasi hal itu," ujarnya.

Selain itu, ia menyinggung masalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan.

"Ada bidang tertentu yang tidak punya formasi karena alasan jumlahnya sudah berlebih, sementara di sisi lain produksi guru bidang tersebut juga terus berjalan di perguruan tinggi tanpa kendali," ujarnya.

2. Berharap dilibatkan secara langsung

IDN Times/Istimewa

Ia juga menyoroti program rehabilitasi sosial bagi pekerja seks komersial yang dinilai tidak realistis. Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan kepada mereka di UPTD rehabilitasi prostitusi, lalu hanya diberi Rp700 ribu untuk modal usaha.

"Mana cukup? Pendekatan ini perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan dampak nyata," ucapnya.

Maulana juga menyarankan agar Dedi Mulyadi melibatkan legislatif, khususnya Komisi Lima DPRD Jawa Barat, dalam proses bedah anggaran pendidikan.

"Saya berharap jika Kang Dedi menyuruh tim transisi untuk menyiapkan kebutuhan anggaran pendidikan setelah dia dilantik, mereka juga mengajak Komisi Lima untuk memberikan masukan dan pandangan," tuturnya.

3. Transparansi anggaran perlu dilakukan

IDN Times/Abdul Halim

Maulana berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, perencanaan anggaran di Jawa Barat dapat lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

"Transparansinya jangan hanya anggaran yang diefisienkan saja, tetapi harus menyeluruh sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Ia menyampaikan ini melalui akun media sosial pribadinya.

Dalam video ini ia menyampaikan ada beberapa anggaran yang dinilainya tidak penting untuk dianggarkan. Analisis ini juga dilakukannya berdasarkan koordinasi bersama dengan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.