DPR Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Strategis Soal Larangan Umroh

Selain itu, anggota DPR RI Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) juga meminta kepada Kemenag untuk berkomunikasi dengan otoritas di Arab Saudi, untuk memastikan bahwa calon jemaah umrah asal Indonesia sudah mendapat proteksi atas penyebaran wabah virus corona.

"Kami ingin Kemenag bisa memberikan kepastian kepada Arab Saudi bahwa calon jemaah Indonesia sudah mendapat proteksi dari Pemerintah Indonesia. Sehingga bisa meyakinkan bahwa jemaah Indonesia aman dari paparan virus corona," kata dia.

Di samping itu, Selly pun meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan informasi ke publik mengenai persoalan ini dan menyampaikan langkah yang diambil pemerintah. Sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa pelayanan umrah berjalan tidak baik.

“Agar masyarakat tahu dan mengerti, apa yang sebenarnya terjadi dengan kebijakan otoritas pemerintah Saudi dan bagaimana langkah strategis pemerintah Indonesia,” terangnya.

Menanggapi penutupan gelombang umrah asal Indonesia oleh pemerintah Saudi, Kantor Kemenag Kota Cirebon bergegas untuk memberikan sosialisasi kepada biro perjalanan haji dan umrah. Sosialisasi itu dimaksudkan agar perusahaan jasa perjalanan umrah di Kota Cirebon sementara waktu ini tidak membuka layanan pendaftaran hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kepala Seksi (Kasi) Urusan Haji dan Umrah Kemenag Kota Cirebon, Jajang Badruzzaman mengatakan, sosialisasi itu dilakukan karena belum ada waktu yang pasti kapan kebijakan larangan ibadah umrah bagi jemaah umrah asal Indonesia.

“Kami sudah melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Pak Menteri juga sudah menyampaikan melalui media massa,” ujarnya.

Kepada para calon jemaah umrah, Jajang menyampaikan untuk bersabar menunggu keputusan yang membolehkan pemberangkatan umrah. Sementara itu, pemerintah pusat masih terus melakukan koordinasi dengan otoritas di Arab Saudi. Di Kantor Kemenag Kota Cirebon sendiri terdapat 13 biro perjalanan umrah yang terdaftar.

“Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik, usai ada kebijakan larangan umrah ini,” katanya.