DPR Harap Vaksinasi COVID-19 Tunggu Hasil Uji Lab FK Unpad

09 Jan 2021, 13:30 WIB

Default Image IDN

Bandung, IDN Times - Anggota Komisi 9 DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan vaksinasi COVID-19. Berbagai aspek harus dilengkapi terlebih dulu termasuk keamanan dan kehalalan vaksin Sinovac yang rencananya akan diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) untuk tahap I.

Selama ini DPR khusus di Komisi 9 ingin memastikan vaksin apapun, baik yang dibeli dari luar negeri, diproduksi dalam negeri, atau yang dikerjasamakan dengan berbagai negara, harus memenuhi tiga persyaratan utama.

Pertama, katanya, vaksin harus memenuhi aspek safety atau keamanan. Kedua, mengenai efikasi, khasiat, dan kebermanfaatan vaksin. Kemudian yang ketiga adalah kualitasnya.

"Kami meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk menunggu hasil uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 oleh FK Unpad di Bandung terhadap 1.620 relawan. Kami berharap hasil uji klinis ini dipublikasikan kepada masyarakat dengan transparan, akuntabel dan penuh kejujuran," kata Netty saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Sabtu (9/1/2021).

1. Jangan ada intervensi ke Bio Farma, BPOM, sampai MUI terkait vaksin COVID-19

Default Image IDN

Saat ini keinginan untuk melakukan vaksinasi terkesan terburu-buru. Bahkan sejumlah lembaga yang terkait dengan vaksin COVID-19 terlihat mendapat tekanan lebih dari pemerintah.

Netty berharap jangan sampai mengintervensi Badan POM, pemerintah harus membiarkannya bekerja secara independen sampai mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut. Begitupun kepada MUI untuk menjamin kehalalannya.

"Kalau ini bisa dilakukan, tentu saja harus ada tata kelola komunikasi publik yang baik dari pemerintah kepada masyarakat mengenai vaksin ini. Kita berharap pemerintah juga mampu menghadirkan sebuah ketentraman bagi masyarakat Indonesia, dengan mengeluarkan sertifikat halal yang dilakukan oleh MUI," katanya.

2. Kesimpangsiuran informasi harus diminimalisir

Default Image IDN

Selama persiapan vaksinasi, DPR menemukan banyak informasi di media sosial yang simpang siur terkait dengan persiapan vaksinasi, mulai dari pembuatan hingga pendistribusian. Kondisi ini membuat gejolak di masyarakat termasuk mengenai wajib atau tidaknya vaksinasi tersebut.

Netty meminta pemerintah mampu memastikan bahwa vaksin yang dibeli dan yang disiapkan oleh pemerintah adalah vaksin yang memenuhi tiga aspek tadi

"Kita juga berharap bahwa bukan hanya bicara tentang pengadaan vaksin, tapi proses vaksinasinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya," ungkap Netty.

Vaksinasi pun, lanjutnya, adalah sebagai solusi jangka panjang penanganan wabah. Penanganan utama, katanya, tetap pada gerakan 3M dan 3T di tengah masyarakat sehingga masyarakat memiliki benteng perlindungan diri di tengah wabah.

3. Tambah fasilitas pelayanan kesehatan untuk tangani pasien

Ilustrasi ruang isolasi COVID-19. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Netty pun meminta pemerintah menambah kapasitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Saat ini jumlah tenga kesehatan (nakes) sangat sedikit sehingga berdampak pada jam kerja mereka yang terlalu lama. Kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan nakes dan kemungkinan mereka kelelahan, kemudian ikut terpapar COVID-19.

Pada masa pandemik ini, lebih dari 500 tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19. Padahal untuk mencetak seorang dokter dan perawat dibutuhkan waktu lebih dari lima tahun.

"Rasio dokter kita baru 0,4 per seribu penduduk. Tempat tidur rumah sakit kita baru 1,2 per seribu penduduk. Jadi artinya ini yang harus dijawab oleh menteri yang baru ya. Bagaimana menggerakkan sumber daya kesehatan ini bisa menahan laju COVID-19," pungkasnya.