DPR Harap Vaksinasi COVID-19 Tunggu Hasil Uji Lab FK Unpad
Bandung, IDN Times - Anggota Komisi 9 DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan vaksinasi COVID-19. Berbagai aspek harus dilengkapi terlebih dulu termasuk keamanan dan kehalalan vaksin Sinovac yang rencananya akan diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) untuk tahap I.
Selama ini DPR khusus di Komisi 9 ingin memastikan vaksin apapun, baik yang dibeli dari luar negeri, diproduksi dalam negeri, atau yang dikerjasamakan dengan berbagai negara, harus memenuhi tiga persyaratan utama.
Pertama, katanya, vaksin harus memenuhi aspek safety atau keamanan. Kedua, mengenai efikasi, khasiat, dan kebermanfaatan vaksin. Kemudian yang ketiga adalah kualitasnya.
"Kami meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk menunggu hasil uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 oleh FK Unpad di Bandung terhadap 1.620 relawan. Kami berharap hasil uji klinis ini dipublikasikan kepada masyarakat dengan transparan, akuntabel dan penuh kejujuran," kata Netty saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Sabtu (9/1/2021).
1. Jangan ada intervensi ke Bio Farma, BPOM, sampai MUI terkait vaksin COVID-19
Saat ini keinginan untuk melakukan vaksinasi terkesan terburu-buru. Bahkan sejumlah lembaga yang terkait dengan vaksin COVID-19 terlihat mendapat tekanan lebih dari pemerintah.
Netty berharap jangan sampai mengintervensi Badan POM, pemerintah harus membiarkannya bekerja secara independen sampai mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut. Begitupun kepada MUI untuk menjamin kehalalannya.
"Kalau ini bisa dilakukan, tentu saja harus ada tata kelola komunikasi publik yang baik dari pemerintah kepada masyarakat mengenai vaksin ini. Kita berharap pemerintah juga mampu menghadirkan sebuah ketentraman bagi masyarakat Indonesia, dengan mengeluarkan sertifikat halal yang dilakukan oleh MUI," katanya.