DPR Dukung Bey Bubarkan Program Peninggalan Ridwan Kamil

Berdasarkan pengamatannya, dua program itu tidak efektif, dan sudah seharusnya dihentikan agar tidak membebani APBD. Apalagi, saat ini kata dia, Pemprov Jabar sudah ada Organisasi Prangkat Daerah (OPD) yang dapat dimaksimalkan.

"Kaitannya yang menghabiskan biaya, APBD. Lebih baik dibubarkan," katanya.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, program JQR yang dibentuk Mantan Gubernur Ridwan Kamil tidak sesuai dengan diharapkan dan cenderung mengambil alih fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Dinas Sosial.

"Itu bukan Quick Response tapi kedaruratan saja. Mengambil alih kerjaan orang lain. Hal seperti itu tidak perlu ada lembaga sendiri," katanya.

Menurutnya langkah yang memungkinkan sebelum membubarkan JQR adalah dengan menghentikan kemudahan mendapatkan dana hibah, serta sarana dan prasarana.

Sebab, dia merasa, dulu Ridwan Kamil sangat menganakemaskan JQR, dengan memberi keleluasaan baik dalam penyerapan dana hibah, CSR perusahaan, maupun fasilitas sarana prasarana dari aset.

"Enggak bisa juga sebenarnya pemerintah menghentikan. Kalau enggak salah sudah berbadan hukum, LSM apa ormas. Paling menghentikan kemudahan mendapatkan dana hibah dan sarana prasarana, soalnya memang kurang baik juga menggunakan saranan prasarana tidak pada tempatnya."

"Misal dulu Gedung Saparua, kan itu bukan peruntukannya. Atau kalau enggak terbuka dengan lembaga lain. Jangan tertutup. Beri keleluasaan yang sama, tapi sesuai batas aturan," katanya.

Lebih lanjut, Yunandar juga mendukung Bey Machmudin membubarkan PIPP. Menurutnya, tim yang harusnya memberi manfaat bagi Jawa Barat. Namun walaupun diisi para profesional, dia merasa tidak akan optimal jika tak bersinergi dengan OPD.

"Bagus kalau profesional dan paham, jangan karena dekat (RK). Harus ada pengalaman. Saya enggak masalah dibubarkan atau tidak, lagi pula selama ini enggak kelihatan juga kerjanya. Contoh Rebana, Jabar Selatan. Mana investor yang ditarik? BP Cekungan Bandung mana? Kan enggak ada juga," kata dia.