DPR Awasi Ketat Jemaah Umrah di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Selly menjelaskan DPR telah berkomunikasi dengan Kementerian Haji serta berbagai lembaga pemerintah untuk melakukan advokasi terhadap jemaah yang masih berada di Arab Saudi. Selain memastikan perlindungan jemaah, pemerintah juga diminta memperbarui data keberadaan jemaah secara berkala.

“DPR terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji untuk memastikan seluruh jemaah yang berada di Saudi Arabia terdata dan mendapatkan perlindungan yang memadai,” katanya.

Langkah koordinasi tersebut tidak hanya sebatas pertukaran informasi administratif. DPR juga meminta pemerintah menyiapkan langkah operasional yang lebih konkret, termasuk pemutakhiran data jemaah dan peningkatan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Komisi VIII juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Haji, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di wilayah Timur Tengah.

Dalam situasi krisis geopolitik, DPR menilai jemaah yang berangkat secara mandiri memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan jemaah yang menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Hal tersebut disebabkan sebagian jemaah mandiri tidak menggunakan penerbangan langsung menuju Indonesia saat kembali ke Tanah Air. Sebaliknya, mereka sering kali transit di negara lain sebelum melanjutkan perjalanan pulang.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala tambahan apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memburuk atau terjadi pembatasan penerbangan di negara transit.

“Jemaah mandiri perlu mendapat perhatian lebih karena rute kepulangan mereka tidak selalu langsung ke Indonesia. Pemerintah harus berkoordinasi dengan negara transit melalui KJRI atau konsulat setempat,” kata Selly.

Karena itu, DPR meminta pemerintah melakukan pendataan lebih rinci terhadap seluruh jemaah, termasuk mereka yang tidak terdaftar dalam sistem perjalanan umrah resmi.

Selain memastikan kepulangan jemaah berjalan lancar, DPR juga meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat apabila terjadi keterlambatan kepulangan akibat kondisi keamanan di Timur Tengah.

Langkah antisipasi tersebut mencakup penyediaan akomodasi sementara, dukungan logistik, hingga perlindungan bagi jemaah yang berpotensi tertahan lebih lama di Arab Saudi.

Selly mengatakan, potensi risiko dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi krisis, kemungkinan penelantaran jemaah dinilai dapat meningkat apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

Karena itu, pemerintah diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh jemaah, termasuk kemungkinan melakukan verifikasi langsung atau sweeping data untuk memastikan tidak ada jemaah yang terlewat dari pengawasan.

"Di tengah ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, kami juga mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah agar menunda perjalanan hingga kondisi keamanan kawasan Timur Tengah kembali stabil," tutupnya.