DLH Bandung Andalkan Pemilah Mandiri Tangani 200 Ton Sampah

DLH menegaskan bahwa skema ini bukan sekadar memindahkan sampah ke lokasi lain. Pemerintah kota akan mengangkat petugas khusus yang bertugas memilah dan mengolah sampah, dengan fokus utama pada sampah organik.

“Kan namanya petugas pemilah-pengolah. Targetnya sudah jelas, mereka hanya kita targetkan untuk mengolah sampah organik,” ujar kepala DLH.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari exit plan agar sisa sampah pascarelaksasi tidak menumpuk tanpa proses pengurangan.

Berbeda dengan pola sebelumnya, DLH memastikan tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam skema ini. Petugas pemilah-pengolah akan dikontrak sebagai penyedia jasa, bukan tenaga kerja harian lepas.

“Nggak ada pihak ketiga. Hanya mereka aja,” katanya.

Agar bisa dikontrak, para calon pemilah-pengolah diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketentuan ini disebut sebagai penyesuaian terhadap regulasi yang melarang pemerintah daerah mengontrak individu secara langsung seperti sebelumnya.

“Bukti bahwa dia pengusaha itu punya NIB. Mereka sedang menempuh proses mendapatkan NIB itu supaya bisa kita kontrak,” jelasnya.

DLH menargetkan skema darurat ini sudah bisa berjalan pada Januari. Saat ini, proses yang masih berjalan adalah penyusunan inwal (insttruksi wali kota) serta tahapan rekrutmen administratif.

“Januari ini,” ujarnya singkat saat ditanya target pelaksanaan.

Meski disebut sudah “fix”, skema ini masih bergantung pada kelengkapan administrasi para calon penyedia jasa. Situasi ini menempatkan pengelolaan sampah Kota Bandung kembali pada fase krusial: antara kesiapan di atas kertas dan efektivitas di lapangan ketika volume sampah terus datang setiap hari.