Divonis 6 Tahun Penjara, Bupati Neneng Keberatan

Menurut Luhut, hukuman penjara 6 tahun tak cocok diberikan pada Neneng yang baru saja melahirkan putri keempatnya beberapa pekan lalu. Sementara ini, sambil menunggu persidangan Neneng inkrah, putrinya itu menginap di poliklinik rumah tahanan (rutan) perempuan di Bandung.

“Bagi kami 6 tahun itu terlalu tinggi, ya. Bu Neneng juga merasa berat dengan vonis itu, karena baru melahirkan,” kata Luhut, Kamis (30/5).

Di mata Luhut, meski Neneng duduk sebagai tersangka penyuapan, keterlibatannya selama proses penyidikan banyak membantu KPK. Sikap kooperatif, bahkan cenderung tak menutup-tutupi apa yang diperlukan penyidik, semestinya menjadi hal yang meringankan vonis Neneng.

“Bu Neneng sudah bekerjasama banyak dengan penyidik. Banyak hal yang diutarakan bu Neneng, sebelumnya tidak diketahui (penyidik). Jadi ini di luar harapan kami, karena hal yang harusnya dapat meringankan vonis, ternyata tidak (dilakukan) oleh hakim,” katanya.

Meski keberatan dengan vonis tersebut, Luhut mengatakan bahwa tim kuasa hukum Neneng masih mempertimbangkannya. Artinya, belum ada kata sepakat untuk menentukan banding terhadap putusan itu.

“Kami masih diskusi. Mungkin dalamw aktu dekat kami informasikan apakah menerima atau banding,” tutur Luhut.

Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Tardi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara plus denda Rp250 juta subside penjara 4 bulan pada Neneng. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang dilayangkan, yakni kurungan penjara 7 tahun 6 bulan plus denda Rp250 juta subside 4 bulan penjara.

Selain itu, Neneng juga mendapat pidana tambahan dari majelis hakim dengan harus mengembalikan uang negara sebesar Rp68 juta. Jika tidak dapat melunasi ketentuan itu, maka harta benda Neneng akan disita. Jika hasil sitaan masih tidak dapat memenuhi Rp68 juta, kewajiban itu akan diganti dengan kurungan 6 bulan penjara.

Neneng diyakini bersalah karena telah menerima suap untuk memuluskan proses perizinan pembangunan Meikarta dengan total Rp10,640 miliar dan SGD 80 ribu. Sementara itu, Rp68 juta adalah sisa uang yang belum dikembalikan Neneng kepada negara lewat KPK.

Tak sampai di situ, majelis hakim juga memutuskan bahwa hak politik Neneng dicabut. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Neneng Hasanah Yasin berupa pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa Neneng Hasanah Yasin selesai menjalani pidana pokoknya," kata Tardi, saat membaca putusan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (29/5).

Putusan tersebut sesuai dengan yang diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK, Yadyn, menjelaskan lebih rinci soal pidana tambahan itu. “Jadi terdakwa tidak lagi memiliki hak untuk mencalonkan atau dicalonkan (dalam kontestasi politik), terhitung sejak keluar penjara,” kata Yadyn, kepada IDN Times selepas sidang vonis tersebut.