Pemkab Sukabumi lakukan verifikasi ulang data korban bencana
Korban bencana 2025 juga masuk dalam usulan penerima bantuan
Dedi Mulyadi ungkap usulan bantuan tak masuk ke Pemprov Jabar
Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat konten atas laporan warga mengenai bantuan bagi korban terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi akhirnya angkat bicara usai mendapat sorotan tersebut. Pemkab memastikan saat ini tengah melakukan pendataan dan verifikasi ulang untuk pengajuan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, mengatakan pemerintah daerah sedang memperbarui data korban terdampak bencana untuk pengusulan bantuan ke Pemprov Jawa Barat.
Pendataan ulang tersebut menyasar warga terdampak bencana yang terjadi pada Desember 2024 di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, pengajuan bantuan sudah pernah dilakukan, namun dialamatkan ke BNPB, bukan ke pemerintah provinsi.
“Untuk (usulan) ke provinsi sudah ada itu dari tahun 2025. Hari ini kebetulan mau ada verifikasi kembali, jadi sekaligus dengan usulan kemarin ditambah hasil verifikasi hari ini akan dilakukan oleh tim Jabar dan kita (Sukabumi) untuk usulannya,” kata Eki, Selasa (13/1/2026).
Eki menambahkan, selain korban bencana 2024, Pemkab Sukabumi juga akan mengusulkan bantuan bagi warga terdampak bencana yang terjadi sepanjang tahun 2025.
“Iya (sekarang lagi di verifikasi ulang), ditambah dengan korban-korban lain yang pernah diusulkan ke BNPB. (Untuk usulan) tahun kemarin ada kurang lebih ada 400 kepala keluarga, sekarang mungkin akan bertambah, usulannya ditambah dengan hasil verifikasi hari ini,” tutur Eki.
Menurutnya, jumlah penerima bantuan berpotensi bertambah seiring hasil verifikasi terbaru yang tengah dilakukan bersama tim dari Provinsi Jawa Barat.
Sekadar informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons video viral terkait penanganan rumah warga terdampak banjir dan longsor di Babakan Cisarua, Kabupaten Sukabumi. Bencana tersebut diketahui terjadi pada Desember 2024.
Dedi menjelaskan berdasarkan penelusuran data, usulan bantuan untuk ratusan rumah terdampak ternyata tidak pernah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Pemkab Sukabumi.
“Bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi usulan terhadap 500 rumah yang terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember, itu diusulkannya ke BNPB, bukan diusulkan ke provinsi,” kata Dedi melalui media sosial pribadinya.
Dedi Mulyadi pun meminta agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera mengajukan usulan bantuan secara resmi ke Pemprov Jawa Barat agar penanganan bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan.