Ditanya Aksi Larangan Studi Tur, Sekda Jabar: Kami Lagi Cari Solusinya

Menurut Herman, dengan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk studi tur, belanja bisa diminimalisasi sambil pendapatannya pun dapat ditingkatkan. Sehingga, uangnya dapat berputar ke pos anggaran lainnya.

"Dan pengeluaran keluarga untuk konsumsi salah satunya study tour kan termasuk signifikan. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini kita sudah mulai merasakan keluarga tidak merasa terbebani. Jadi kami kan harus mendengar warga Jawa Barat," katanya.

Herman tidak mempermasalahkan adanya aksi demonstrasi atas kebijakan ini, karena setiap kebijakan tentunya menimbulkan pro dan kontra. Hanya saja, saat ini baginya yang terpenting adalah solusi, di mana pelaku pariwisata tetap berjalan dengan tidak hanya fokus di jasa studi tur.

"Warga Jawa Barat itu sudah ada 50,4 juta kan. Tentu setiap kebijakan tidak pro semua ada pro kontra, wajar enggak apa-apa, yang harus kita carikan adalah sekarang solusi," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan tetap teguh pada pendiriannya di mana tidak akan mencabut aturan ini. Alasannya, ia bertujuan agar kebijakannya tidak membebankan masyarakat kecil.

Dia kemudian mengaku heran sebab kebijakannya berkaitan dengan larangan studi tur, sedangkan yang menggelar aksi kalangan pelaku usaha dan pekerja pariwisata. Bahkan, Dedi pun mendengar ada asosiasi Jeep di Yogyakarta yang ikut mendukung aksi demo tersebut.

"Saya sampaikan hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di jalan Flyover Pasopasti. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan baik penyelenggara travel kemudian sopir bus, pengusaha bus mendesak saya mencabut SK larangan studi tur yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur," kata Dedi, Selasa (22/7/2025).

Sementara itu Koordinator aksi Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat Herdi Sudardja mengatakan, massa menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut larangan studi tur yang diberlakukan sejak beberapa bulan lalu.

Pelaku pariwisata sebelumnya sudah meminta adanya pertemuan dengan bersurat secara resmi, namun hal tersebut tidak digubris dan belum ada upaya tatap muka antara gubernur dengan pengusaha transportasi pariwisata serta pekerjanya, travel agen, sektor UMKM.

"Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu surat tidak direspons oleh yang bersangkutan oleh Gubernur," kata dia.

Adapun jika permintaan pertemuan tidak urung dilakukan, Herdi memastikan, massa akan menyiapkan rencana berikutnya termasuk aksi lebih besar lagi. Ia menyebut aksi saat ini hanya diikuti 10 persen dari total seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat.

"Kalau total saya bilang tadi, yang bekerja di sektor ini di Jawa Barat sekitar 8.000 orang. Itu yang formal. Yang informal itu sekitar 5.000 orang, yang berarti ada 13.000 orang. Yang informal itu saya katakan, karena bekerja di sektor transportasi itu rata-rata informal," kata dia.