Disnaker Jabar Krisis Mediator Tangani Sengketa Hubungan Industrial

Ade mengatakan, jumlah industri di Jabar saat ini mencapai 32 ribu berdasarkan data badan pusat statistik (BPS). Dengan jumlah yang tidak sedikit maka permasalahan hubungan industrial pun semakin marak.

Sayangnya persoalan ini tidak diimbangi dengan keinginan masyarakat untuk mendaftar menjadi aparatur sipil negara (ASN/PNS) sebagai mediator di Disnakertrans. Mereka beranggapan pekerjaan ini bakal sulit karena harus mempertemukan pihak yang berselisih misalnya, antara serikat kerja dengan pelaku industri.

"Pekerjaannya mempertemukan orang berselisih jadi tidak menarik minat. Tapi ada upaya program mediator juara, menunjukan pekerjaan ini sangat penting," ungkap dia.

Menurut Ade, karena industri di Jawa Barat sangat banyak dan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota maka jumlah mediator di setiap daerah semestinya bisa mencapai lima orang. Artinya dengan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mestinya terdapat 135 mediator yang siap memberikan pendampingan.

Saat ini karena minimnya mediator terdapat beberapa daerah yang bahkan tidak memiliki seperti di Pangandaran, Banjaran, dan Ciamis. Untuk mengatasi ini, Disnakertrans segera menjalankan program mediator juara da mengirimkan sejumlah anak buahnya untuk mengikuti diklat. Selain itu, mendorong kabupaten dan kota juga mengangkat ASN-nya menjadi mediator.

Di sisi lain, Ade mengatakan, saat ini terdapat 385 ASN dan 72 non ASN di lingkungan Disnaker Jabar dan beberapa di antaranya bakal pensiun. Sebanyak 51 persen dari total pegawai berusia di atas 50 tahun.

Diperkirakan jumlah ASN yang akan pensiun dalam rentang waktu 2019 sampai 2022 berjumlah 98 orang. Sehingga jumlah ASN akan berkurang me jadi 228 orang,

ASN Disnakertrans Jabar dengan jabatan struktural terdapat 20 orang dan 15 di antaranya berusia 50 tahun ke atas. Sedangkan pada 2020 nanti, yang pensiun sebanyak 7 orang.

"Sehingga pejabat struktural yang tersedia di tahun 2020 hanya 13 orang," ucapnya.

Adapun untuk ASN Dinsakertrans jabatan fungsional pengawas saat ini berjumlah 174 orang dan dalam rentang waktu empat tahun ke depan jumlah yang pensiun sebanyak 23 orang.