Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Dishub Bandung Prediksi Arus balik di Jalur Nagreg Terjadi Hari Ini
Jalur lingkar nagreg Garut-Kabupaten Bandung. Dok Istimewa
  • Dishub Kabupaten Bandung memprediksi puncak arus balik di Jalur Nagreg terjadi Selasa, 24 Maret 2025, dengan gelombang kedua pada akhir pekan 28–29 Maret 2026.
  • Polda Jabar menyiapkan sistem one way sepenggal di jalur selatan untuk mengurai kepadatan, sambil menjaga keseimbangan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan berlebihan.
  • Warga disarankan mengatur jadwal pulang dan memanfaatkan kebijakan WFA pada 26–28 Maret 2026 agar perjalanan lebih lancar serta tetap mematuhi arahan petugas di lapangan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memprediksi menyampaikan puncak arus balik di Jalur Nagreg dari arah Garut maupun Tasikmalaya terjadi pada Selasa (24/3/2025) atau bertepatan dengan hari terakhir cuti bersama.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo, mengatakan arus kendaraan yang kembali ke arah Bandung sudah mulai meningkat sejak pagi hari.

“Puncak pertama diperkirakan terjadi hari ini, bertepatan dengan hari terakhir libur sebelum masuk kerja,” ujar Eric.

Eric menjelaskan, arus balik di jalur Nagreg diprediksi terjadi dalam dua gelombang. Selain puncak pertama hari ini, puncak kedua diperkirakan terjadi pada Sabtu (28/3/2026) dan Minggu (29/3/2026).

“Hal ini karena masih ada masyarakat yang tidak terikat jadwal kerja dan memilih untuk mudik pada akhir pekan nanti,” katanya.

1. Siapkan skema one way

Arus balik mulai padat di titik keluar dari Lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/5/2022). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi).

Sementara itu, Direktur Binmas Polda Jabar, Kombes Pol Wadi Sa’bani mengatakan, kepolisian akan menerapkan strategi satu arah sepenggal di jalur selatan, khususnya dari arah Tasikmalaya dan Garut menuju Bandung. Sistem tersebut dinilai efektif untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur dengan banyak tikungan, tanjakan, dan turunan.

“Kita lakukan one way sepenggal ketika terjadi perlambatan agar arus kendaraan tetap mengalir,” ujarnya.

Sistem satu arah yang disiapkan, kata dia, dilakukan di sejumlah titik rawan gangguan, kemudian juga melakukan penarikan ke daerah Malangbong apabila ujung antrean kendaraan sampai wilayah Gentong di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Limbangan ke arah Bandung atau ke jalur yang landai.

"Kita menarik ruas atau menarik kendaraan atau antrian kendaraan yang mengular atau misalnya memanjang ke arah Tasikmalaya," katanya.

2. Waspada penumpukan saat rekayasa lalin

Jalur lingkar nagreg Garut-Kabupaten Bandung. Dok Istimewa

Sebelumya, Kapolda Jabar menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan rekayasa lalu lintas, khususnya sistem one way, agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan yang terlalu lama di satu titik.

“Kita harus memperhatikan masyarakat yang sudah menunggu lama akibat one way, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam pengaturan arus lalu lintas,” ungkap Rudi.

Selain itu, Kapolda Jabar juga mengingatkan jajaran untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat guna menghindari potensi komplain maupun gesekan di lapangan. Pendekatan humanis dinilai menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Kapolda Jabar juga menginstruksikan agar disiapkan kantong-kantong parkir sebagai langkah antisipasi saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas berlangsung, guna mengurai kepadatan kendaraan.

3. Atur jadwal pulang agar tak terkena macet

Suasana pemudik di Jalur Nagreg Kabupaten Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Lebih lanjut, masyarakat Jawa Barat juga disarankan untuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) yang masih berlaku pada tanggal 26, 27, dan 28 Maret 2026 sebagai alternatif waktu perjalanan.

"Warga dapat memilih kembali pada tanggal 26 atau 27 agar perjalanan lebih lancar dan nyaman,” tambahnya.

Polda Jawa Barat mengajak seluruh warga untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan arus balik Lebaran 2026.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sedang mengkaji aturan work from home (WFH) untuk karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu karena untuk menghemat stok bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengecualian WFH untuk sektor layanan publik dan perdagangan.

"Perlu saya luruskan juga ya bahwa apa namanya itu berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Editorial Team