Disdik Jabar Tegaskan Penambahan Rombel Hanya untuk SMAN/SMKN Tertentu

Menurutnya, penambahan Rombel ini tidak dipermasalahkan, namun tetap ada batasan yang harus dipatuhi. Hal ini juga sudah berdasarkan persetujuan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Rencananya kami naikan dari 36 ke 45 Rombel, toleransi sampai 50. Itu nantinya ditempatkan di sekolah-sekolah yang memungkinkan nanti, lagi dikaji, lagi disortir," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Herman Suryatman mengatakan, rencana penambahan Rombel ini sudah disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti saat pertemuan beberapa hari kemarin.

"Sekarang ada sekolah yang romblenya 36 orang, Menteri memberikan ruang bisa bahkan sampai 50. Kami sedang hitung, dan tentu ini kita dedikasikan untuk anak-anak yang miskin dengan tetap memberikan ruang perspasi sekolah swasta," ujar Herman, Kamis (19/6/2025).

Herman menjelaskan, rencana ini masih dalam pembahasan sekaligus menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Namun yang pasti, Pemprov Jabar ingin memberikan ruang lebih terhadap keluarga dengan penghasilan rendah tetap bersekolah di negeri.

"Administrasinya juga sudah dilayangkan dan setelah itu kami dibimbing oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tindak lanjut, salah satunya alternatif untuk yang optimasi sekolah negerinya bagi yang miskin dengan penambahan jumlah siswa pada rombongan belajar," jelasnya.

Meski begitu, nantinya calon siswa-siswi SMA dan SMK dari keluarga berpenghasilan rendah akan tetap diberikan pilihan untuk sekolah di negeri atau swasta dengan pembiayaan yang dijamin oleh Pemprov Jabar.

"Karena di negeri, di tangani langsung oleh pemerintah, kita akan optimalkan yang di negeri, tetapi yang di swasta juga sama, karena kita kan ada BPMU, yang mungkin nanti direct bantuannya ke anak-anak yang miskin itu," katanya.

Herman memastikan, Pemprov Jabar akan melakukan berbagai upaya agar masyarakat tetap menyekolahkan anaknya di hingga tingkat SMA dan SMK. Hal ini dilakukan agar angka putus sekolah bisa berkurang.

"Angka putus sekolah di Jawa barat, tahun ini akan jauh menurun, mudah mudahan tidak ada, terutama bagi yang miskin salah satu pemantik kan yang kasus di Cirebon ya," ucapnya.

"Kami kan prihatin bagaimana anak ingin membeli apa perlengkapan sekolah, ingin melanjutkan tetapi satu dan lain hal orang tua ada kendala sampai seperti itu, nah itu tidak boleh terjadi dan negara harus hadir," sambung Herman.

Diketahui ada sekitar sekitar 12.670 murid kurang mampu yang didorong untuk masuk sekolah SMAN dan SMKN melalui jalur afirmasi. Meksi begitu, pemerintah mengizinkan untuk ke sekolah swasta dan akan dijamin sepenuhnya oleh Pemprov Jabar.