Disdik Jabar Tantang Balik FKSS, Laporkan Siswa Curangi Program PAPS

Menurutnya dengan sudah adanya SPTJM tersebut, seharusnya tidak ada siswa di luar kategori program PAPS ini yang menyusup masuk ke sekolah SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Adapun jika nantinya dalam perjalanan benar ditemukan maka peserta akan langsung didiskualifikasi.

"Kan setiap regulasi itu ada alat kendali. Dan apalagi yang kami percayakan selain sistem yang kami bikin. Kan itu ya, sudah ada alat-alatnya harus ada pemerintahan lokal. Kan itu SPTJM. Kalau ditemukan ya tinggal diadukan saja, maka kami diskualifikasi, apa susahnya?" katanya.

Di tempat yang sama, Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, program PAPS ini memiliki kuota khusus di luar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di mana di dalamnya terdapat empat kategori khusus yang bisa memanfaatkan program ini.

"Ini ada empat skema, dan ini muridnya dijemput anak-anaknya. Kategori pertama murid punya potensi putus sekolah skemanya melalui masyarakat miskin yang memang tidak masuk SPMB, kan banyak kejadian dari putus sekolah," ujar Herman.

Kemudian, kategori kedua untuk anak-anak korban bencana alam di mana saat itu kejadian sempat terabaikan karena fokus dalam penanganannya. Ketiga ada murid dari panti asuhan di kabupaten kota dan provinsi, di mana mereka harus dipastikan tidak putus sekolah.

"Terakhir bina lingkungan sosial budaya, misalnya anak-anak di lingkungan sekolah tapi orangtuanya jobless tapi tidak masuk ke miskin, itu punya potensi, atau sekolah jauh sementara ada sekolah negeri di lingkungannya maka dimungkinkan untuk dijemput," ujarnya.

Di sisi lain, Herman tidak menampik PAPS bisa jadi celah untuk dimanfaatkan oleh para oknum menitipkan murid di luar kategori tersebut ke sekolah tertentu.

"Memang ada ruang oknum makelar, namun tentu kami tidak mengharapkan, karena kami menegaskan jangan dimanfaatkan fakta di lapangan dimungkinkan, maka kami kunci dengan SPTJM jadi oknum kelak terbukti maka akan dianulir, karena berarti dia curang," kata Herman.

Sebelumnya, Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade D. Hendriana mengatakan, dengan adanya program PAPS ini membuat para calon murid banyak mencabut berkas dan masuk ke sekolah swasta.

"Setelah pengumuman terakhir. SMA swasta bukannya bertambah, malah pada mencabut berkas dalam artian mereka diterima dalam program PAPS artinya program itu kan intuk pencegahan anak untuk putus sekolah. Jadi tidak tepat sasaran juga," ujar Ade, Kamis (10/7/2025).

Berdasarkan kondisi di lapangan saat ini, Ade menilai, penjaringan siswa PAPS ini justru tidak tepat sasaran dan berdampak kepada SMA swasta di mana para calon murid banyak mencabut berkas pendaftaran, dan kini banyak ke sekolah negeri.

Lebih jauh, Ade menuding, jalur PAPS yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Dedi Mulyadi berpotensi hanya sebagai cara untuk para siswa yang di luar kategori miskin ekstrem ini bisa masuk ke sekolah favorit tertentu.

"Saya sudah sampaikan di awal, ini merupakan jalur untuk titipan siswa di balut dengan kemasan baik saja. Jadi PHPS berapa persen, kebutuhan berapa persen," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Disdik Jabar, total jumlah lulusan SMP di Jawa Barat mencapai 837.115 siswa. Sementara itu, daya tampung sekolah negeri baik SMA maupun SMK hanya sebesar 317.302 kursi.

Adapun jumlah pendaftar SPMB tahap satu dan dua ada sebanyak 569.085 orang dan yang diterima di sekolah negeri berjumlah 294.100 siswa. Namun Pemprov Jabar menambah kuota sebanyak 43.991 bagi anak yang berpotensi putus sekolah.

Kemudian, sisa kuota (tidak terpakai) sebanyak 23.202 karena kekurangan jumlah pendaftar dan tidak memenuhi syarat. Sementara, siswa yang tidak mendaftar pada SPMB Jabar tahun ini, ungkap Kadisdik, sebanyak 268.031 orang.