DPRD Sebut Lepas Saham BIJB Kertajati ke Pemerintah Pusat jadi Opsi Terbaik

14 Jan 2026, 15:24 WIB

Azzis Zulkhairil

Pintu masuk BIJB Kertajati Majalengka (Inin Nastain/IDN Times)

Intinya sih...

Rencana melepas saham BIJB Kertajati untuk tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara dianggap opsi terbaik oleh Dirut PT BIJB.
Pemprov Jabar sebagai pemegang saham mayoritas mendukung pelepasan saham ke pemerintah pusat untuk meringankan beban keuangan daerah.
BIJB mengalami kerugian luar biasa dan memiliki utang besar, sehingga pelepasan saham dianggap sebagai langkah penyelamatan keuangan daerah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka untuk ditukar dengan Bandara Husein Sastranegara, Bandung dinilai merupakan opsi terbaik. Meski begitu, rencana ini harus dikaji lebih dalam.

Hal ini disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Muhamad Romli saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (14/1/2025).

Menurutnya, keinginan pemerintah provinsi melepas saham BIJB merupakan hal yang wajar dengan kondisi yang terus mengalami kerugian.

"Karena sudah bertahun-tahun, kerugian luar biasa BIJB ini jadi sangat wajar pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas, membuka opsi itu," ujar Romli.

"Kenapa? Karena kalau terus melakukan penyertaan modal bobol juga yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

1. Minta kajian dilakukan lebih mendalam

Inin Nastain/ BIJB Kertajati Majalengka

Dengan begitu, ia mendukung agar saham yang kini dimiliki Pemprov Jabar lewat BUMD PT BIJB dilepas sepenuhnya ke pemerintah pusat. Hanya saja, kajian pelepasan saham ini harus dilakukan dengan matang dan telah melalui berbagai perhitungan.

"Jadi kami mendukung kajiannya, meski harus dilakukan kajian mendalam dan yang kedua kesejarahan harus menjadi sains of belonging," ucapnya.

Pemprov Jabar tercatat sebagai pemegang saham mayoritas BIJB dengan komposisi mencapai 78,52 persen. Sementara sisanya, sebesar 21,48 persen, dimiliki oleh PT Angkasa Pura, PT Jasa Sarana, dan KKPS.

2. Anggaran bisa digunakan untuk sekolah baru

Inin Nastain/ BIJB Kertajati Majalengka

Penyertaan modal terhadap BIJB sendiri dilakukan hampir setiap tahun, dan di 2026 bandara yang berlokasi di Majalengka itu mendapatkan suntikan dari APBD Jabar sebesar Rp100 miliar. Namun, bandara belum juga menyumbangkan pendapatan lebih terhadap pemerintah provinsi.

Dengan begitu, Romli mengatakan, langkah memberikan semua saham kepada pemerintah pusat bisa jadi jalan tengah agar turut meringankan beban keuangan Pemprov Jabar.

"Selanjutnya jangan sampai BIJB membobol keuangan daerah, kalau tiap tahun Rp100 miliar, sudah berapa sekolah yang bisa dibangun dengan uang itu kalau kita bicara aspek kebermanfaatan," kata dia.

3. BIJB perlu banyak trobosan

Inin Nastain IDN Times/ BIJB Kertajati Majalengka

Belum lagi, kata dia, saat ini BIJB memiliki utang di bank yang harus dibayarkan di tengah sepinya pemasukan. Sehingga Ronal sebagai direktur BUMD PT BIJB menyetujui opsi dari pemerintah provinsi tersebut.

"Sampai hari ini utang BIJB kepada bank itu luar biasa besar Rp2 triliun lebih, kemudian kepada pihak ketiga dan sebagainya. Makanya dengan adanya informasi ini kami menyambut baik bahwa itu mungkin opsi terbaik dalam rangka penyelamatan keuangan daerah dari beban yang akan terus menggantung," tuturnya.

Mengenai ada dua opsi yang ditawarkan yaitu melepas semua saham dan tukar guling kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Ronal menyampaikan, semuanya diserahkan kepada pemerintah provinsi.

"Yang paling sederhana BIJB itu perlu terobosan yang progresif bagi pemegang saham mayoritas karena sudah terbukti nyata bahwa ini tidak maju. Tapi semua opsi ini kita serahkan ke pemda kajiannya seperti apa," kata dia.