Digugat ke PTUN Bandung Akibat Rombel, Dedi Mulyadi: Saya Bahagia!

Menurutnya, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat, ini dikeluarkan untuk menyelamatkan para pelajar yang putus sekolah.

"Dan di situ ingat lho, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47 ribu orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah dengan free. Bahkan akmi di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka," katanya.

"Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan ya gak ada masalah. Ya kami hadapi, kami hormati gugatan itu hak setiap warga negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan data yang ia miliki di mana tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke belakang. Namun meski mengalami penurunan, sekolah swasta justru bertambah.

"Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam tiga sampai empat tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan tahun ini saja nambah hampir 60 sekolah lebih," ujarnya.

Oleh karena itu, melalui gugatan ini juga semua hal akan terungkap. Masyarakat, kata dia, akan mengetahui apakah penyebab minimnya murid yang masuk ke sekolah swasta ini karena kebijakan penambahan rombel atau ada penyebab lainnya.

"Nah nanti kita lihat di petakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak? Kan itu belum tentu," katanya.

Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat kini tengah melakukan percepatan proses pembangunan ruang kelas baru pada sekolah negeri yang memuat siswanya 50 orang dalam satu kelas.

Kemudian, ada juga rencana yang akan membangun lima sekolah baru pada 2026. Pembangunan sekolah baru akan dilakukan di beberapa daerah seperti di kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

"Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan. Tidak membangun ruang kelas baru. Tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satupun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi," katanya.