Digitalisasi Data Kependudukan Diyakini Perkuat Ekonomi

08 Sep 2025, 19:52 WIB

Galih Persiana

E-KTP (dukcapil.acehjayakab.go.id)

Intinya sih...

IKD memberikan kepercayaan pada transaksi digital
Integrasi data kependudukan memungkinkan akses layanan publik lebih cepat
Data dinamis penting dalam perumusan kebijakan publik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Indonesia baru saja menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi layanan publik nasional melalui penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Digitalisasi kependudukan ini bukan hanya mempermudah pelayanan publik, melainkan juga membuka jalan bagi integrasi lintas sektor seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

CEO Privy, Marshall Pribadi menjelaskan, peran IKD sangat strategis dalam mendorong kepercayaan pada transaksi digital. Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE), perusahaannya bertanggung jawab untuk menjamin keautentikan, integritas, dan nirsangkal dari tanda tangan elektronik yang diterbitkannya.

“Artinya ada jaminan kepercayaan pada transaksi elektronik bagi dunia ekonomi dan bisnis seperti di sektor perbankan misalnya. IKD ini berisi data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga yang terverifikasi secara digital,” ujar Marshall, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Senin (8/9/2025).

1. Tidak cuma menghemat waktu, tapi hadirkan kepercayaan digital

Digitalisasi Data Kependudukan Diyakini Perkuat Ekonomi (IDN Times/istimewa)

Menurut Marshall, penggunaan IKD yang terintegrasi dengan sertifikat elektronik memberikan perlindungan atas keaslian dokumen serta keamanan data.

“Dengan sistem yang ada pada Privy, pelayanan digital di sektor perbankan maupun kebutuhan masyarakat bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menghadirkan kepercayaan digital,” ujar Marshall.

Ia bahkan menilai sistem kependudukan Indonesia sudah selangkah lebih maju dibandingkan negara maju seperti Australia.

“Di Australia belum ada single identity number atau NIK, sehingga data masih tersebar di berbagai negara bagian tanpa jaminan integrasi. Boleh dikatakan, sistem Dukcapil Indonesia jauh lebih canggih,” tuturnya.

2. Dengan integrasi, layanan publik bisa diakses lebih cepat

Digitalisasi Data Kependudukan Diyakini Perkuat Ekonomi (IDN Times/istimewa)

Penguatan IKD menjadi tonggak penting menuju Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi digital yang inklusif. Melalui integrasi data kependudukan, layanan publik dipercaya mampu diakses secara lebih cepat, transparan, dan tepercaya.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menegaskan, IKD memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik maupun privat.

“IKD mempermudah pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, dapat digunakan untuk verifikasi layanan publik seperti sekolah, perbankan, bantuan sosial, dan BPJS,” kata Teguh, dalam acara diskusi Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan, peningkatan kualitas data kependudukan harus ditopang dengan infrastruktur yang andal.

“Data kependudukan punya peran strategis dan merupakan jantung berbagai kegiatan negara. Karena itu, penguatan jaringan server dan data center yang mengacu pada standar cyber security mutlak diperlukan,” ujar Teguh.

3. Data penting untuk perumusan kebijakan publik

Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara itu Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum menegaskan, data kependudukan sejatinya bersifat dinamis. Menurut dia, data ini membutuhkan pembaruan rutin karena mencakup hal-hal seperti perpindahan alamat, perubahan status pernikahan, hingga riwayat pendidikan.

“Sementara data statis, seperti NIK dan tanggal lahir, tetap sama,” ujar Handayani.

Menurutnya, keberadaan data dinamis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan publik.

“Perubahan akibat kelahiran, kematian, maupun mobilitas penduduk harus terkelola dengan baik agar kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” katanya.

Maka dari itu, transformasi tersebut bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang semakin mudah mengakses hak-haknya. Dengan basis data kependudukan yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi rujukan global dalam tata kelola digital di era modern.