Demokrat Jabar Tolak Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai NIK e-KTP

Asep menjelaskan, rencana pembelian minyak goreng curah ini bukan solusi yang tepat bagi masyarakat kecil. Hal itu, menurut penilaiannya, justru malah membuat warga merasa terbebani. Bahkan, ia menilai hal itu malah menjadi masalah baru.

"Loh kebijakannya itu sendiri jelas menjadi masalah baru kok," ucapnya.

Persoalan mingor curah tidak pernah terjadi sebelumnya. Kata dia, Indonesia sudah bertahun-tahun sebagai negara penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Sehingga, persitiwa ini tentu miris bagu masyarakat Indonesia.

"Masa beli migor curah saja harus pake KTP. Apalagi ketika negara kita pun sudah bertahun-tahun menjadi penghasil CPO terbesar di dunia. Itu kan masalahnya," ungkapnya.

Wahyu berharap pemerintah segera bertindak menangani perusahaan yang mengalihkan penjualan produk minyak sawit mentah ke tempat lain. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang sesuai, dan tidak perlu menggunakan sistem yang rumit.

"Pada merekalah (perusahaan) negara ini mestinya bertindak sehingga kebutuhan warga menjadi terselamatkan," kata dia.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa sistem pembelian minyak goreng curah akan menggunakan apliksi PeduliLindungi. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk memantau peredaran minyak goreng. Adapun sosialisasi dilakukan sejak hari ini.