Demi Program Sekolah Rakyat, SLB Negeri Pun Digusur

Permintaan pengosongan ini mulanya dijanjikan ditunda terlebih dahulu hingga 23 Mei 2025, namun kemudian diminta tetap segera dikosongkan sesuai jadwal semula yakni 15 Mei 2025. Sementara, siswa tengah dalam proses ujian. 

"Kepala sekolah sudah mencoba mengajukan penjadwalan ulang, tetapi surat penundaan itu malah ditarik kembali," katanya.

Gedung C dan D yang akan dikosongkan masing-masing memiliki sekitar 8–9 ruangan. Gedung tersebut digunakan oleh siswa tingkat SD, SMP, dan siswa dengan disabilitas ganda. Saat ini, SLBN A hanya memiliki tiga ruang kelas aktif tersisa, dari idealnya 37 ruang kelas untuk sekitar 111 siswa.

Kondisi ini memaksa beberapa kelas digabung, bahkan siswa dengan latar belakang disabilitas berbeda harus belajar bersama dalam satu ruangan.

"Kenyataannya, dengan pembelajaran seperti itu tidak efektif," ucapnya.

Bagi siswa tunanetra, pembelajaran yang efektif membutuhkan ruangan senyap dan luas cukup, agar suara pengajar bisa diterima dengan baik sebagai satu-satunya jembatan informasi.

"Kalau satu ruangan ada tiga guru mengajar, itu berisik, sering terjadi miskomunikasi," katanya.

Komite sempat mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan ruang atau lahan lain yang masih kosong di kompleks Wiyataguna.

"Komplek Wiyataguna ini kan luas, banyak lahan dan gedung yang masih kosong, sementara ini kami berharapnya jangan dulu ganggu SLB," katanya.

Diketahui, Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang biayanya 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan lebih cerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswa sasaran Sekolah Rakyat ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapat persetujuan Presiden. Adapun rencananya program dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap dijadikan Sekolah Rakyat. 

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena dua sampai tiga hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ujarnya.

Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

"Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada sembilan, terus ada dua universitas dan satu di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," ucap Gus Ipul.

Presiden Prabowo, kata dia, meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ucapnya.

Gus Ipul menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," ucap Gus Ipul.