Dalam rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia, Marshiella
Pandji, digarisbawahi peluang dan tantangan lapangan kerja bagi kaum muda yang
sangat penting untuk era pasca-COVID-19. Delegasi menuntut para pemimpin negara
G20 untuk mengambil tindakan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan
mendorong inklusivitas kepada kelompok yang kurang beruntung.
Di antara poin-poin ini adalah jaring pengaman sosial di mana delegasi
merekomendasikan untuk menghilangkan kesenjangan perlindungan bagi pekerja
muda yang rentan, termasuk mereka yang baru pertama kali memulai kerja, melalui
ketentuan afirmatif dalam skema iuran, seperti subsidi premium dan persyaratan
kualifikasi pekerja yang dilonggarkan; pengembangan keterampilan juga merupakan
poin kunci untuk masalah ketenagakerjaan muda, delegasi merekomendasikan
skema yang memberikan jaminan pemuda yang menawarkan program pelatihan
opsional, kesempatan belajar berbasis kerja, dan/atau pekerjaan berkualitas dalam
interval yang sesuai sejak seorang pemuda menjadi pengangguran atau keluar
pendidikan.
Kaum muda membutuhkan nasihat menyeluruh dan dukungan bisnis, mulai dari ide
hingga pembiayaan jangka panjang, serta menghubungkan pengusaha pemula
dengan rekan dan pemain kunci, terutama praktisi dan investor.
Delegasi Indonesia, Marcel Satria, menyampaikan rekomendasi Y20 terkait
Transformasi Digital. Rekomendasi tersebut menekankan peran bahwa transformasi
digital yang terjangkau, dapat diakses, dan inklusif dapat membantu menjadi
pendorong pertumbuhan sosial, ekonomi, dan berkelanjutan.
Untuk mencapai hal ini, Y20 menggarisbawahi pentingnya konektivitas yang
bermakna dan bagaimana membuat partisipasi di ranah digital dapat diakses oleh
semua orang, melalui investasi dan kerja sama infrastruktur digital.
Kepercayaan dan penggunaan layanan dan alat digital bergantung pada
pengetahuan tentang cara menggunakannya. Delegasi menguraikan rekomendasi
Y20 untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan melalui model pembelajaran
yang dikembangkan masyarakat, berbasis mentor, dan peer-to-peer, yang dibuat
bersama dengan masyarakat sipil dan diinformasikan oleh pedoman pendidikan
keterampilan digital nasional.
Bersamaan dengan strategi pemerintahan digital yang inklusif, komunike
menekankan untuk lebih banyak partisipasi dan prioritas pemuda dalam tata kelola
digital, terutama pada privasi data dan keamanan siber. Inisiatif utama adalah seruan
agar G20 mengadopsi “piagam kesejahteraan digital” pada tahun 2023 yang
menguraikan prinsip-prinsip yang memprioritaskan kesehatan mental, pencegahan
bunuh diri, keselamatan anak, perlindungan konsumen, dan penyediaan layanan
kesejahteraan digital yang inklusif.
Mengingat agenda inklusi keuangan G20, Y20 juga menyuarakan keterlibatan
pemuda yang lebih besar, kerja sama, dan pertimbangan lingkungan pada teknologi
keuangan yang sedang berkembang.