Dedi Mulyadi Tepis Isu Kebijakan Populis, Sebut Semua Kebutuhan Warga

Dia menekankan, pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus memicu persoalan saat penerimaan siswa baru.

"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," ucap Dedi.

Dedi juga menyoroti penguatan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya, puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan.

"Kemudian kalau ada ratusan ribu rakyat Jawa Barat yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kami ingin menyelesaikannya," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan, pembangunan irigasi, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan juga ditegaskan sebagai kebutuhan dasar. Infrastruktur harus dibangun secara menyeluruh dan berkualitas.

"Kalau kami membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung diperbagus, dibeton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," kata Dedi.

Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Apalagi, postur APBD Jabar sudah jelas berpihak kepada pembangunan jalan dan beberapa persoalan mendasar untuk masyarakat.

"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," kata dia.