Dedi Mulyadi Targetkan Perumahan Kumuh di Jabar Tertangani Dalam Tiga Tahun
- Dedi Mulyadi targetkan perumahan kumuh di Jabar selesai dalam 3 tahun
- Septic tank harus ada, Dedi akan gelontorkan Rp2,5 miliar untuk menata kawasan permukiman Kelurahan Kopo
- Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota akan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dari Gubernur Dedi Mulyadi
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan, perumahan kumuh di seluruh wilayah harus sudah tertangani pada tiga tahun ke depan. Pihak swasta menurutnya harus turut berkolaborasi agar target ini bisa terpenuhi.
"Mudah-mudahan nanti di Jawa Barat, dalam tiga tahun ke depan tidak ada lagi rumah kumuh," ujar Dedi dalam sambutannya, pada program gotong royong renovasi rumah Merah Putih di Kota Bandung, dikutip Sabtu (6/9/2025).
1. Septic tank juga harus ada
Khusus Kota Bandung, Dedi meminta Wali Kota Muhammad Farhan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman untuk memastikan, masyarakat sudah memiliki septic tank. Dedi menilai hal tersebut tidak kalah penting agar lingkungan bisa terjaga dengan baik dan tidak ada pencemaran.
"Nanti dicek, barangkali ada warga yang belum punya septic tank, belum punya closet, dicek. Oleh Gubernur akan diberesin semuanya," katanya.
2. Akses infrastruktur utama harus ditata
Dedi Mulyadi juga mengatakan akan menggelontorkan Rp2,5 miliar untuk menata kawasan permukiman Kelurahan Kopo. Sehingga, nantinya area perkotaan bisa lebih tertata dengar baik dan bisa membuat masyarakat nyaman dalam beraktivitas.
"Jalannya kami paving block. Rumah-rumah semua warganya kami cat putih, biar rapi. Kami siapkan Rp2,5 miliar untuk lingkungan di sini," ucapnya.
3. Kabupaten dan kota akan diajak kolaborasi
Sementara itu Sekda Herman mengatakan, arahan dari Gubernur Dedi Mulyadi akan ditindaklanjuti. Tidak hanya Kelurahan Kopo, pekerjaan yang sama akan dilakukan pada kelurahan lainnya. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, menurutnya segera dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Yang lain pun kami dorong bersama pemerintah dong. Karena sebetulnya ini kan kewenangan kota, tapi provinsi memberikan stimulus nanti kekurangannya bisa dari pemerintah kota," kata dia.
